Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta partai-partai politik menahan diri dari polemik pilkada melalui DPRD. Dasco mengimbau agar energi nasional dipusatkan pada penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Menurut Dasco, meski setiap partai politik telah menyuarakan keinginan terkait mekanisme demokrasi ke depan, prioritas utama saat ini adalah keselamatan warga yang terdampak bencana di Sumatra serta antisipasi aktivitas vulkanik gunung berapi.
"Marilah kita sama-sama semua fokus pada penanganan bencana dulu di Sumatra. Juga ada potensi dampak (aktivitas) gunung yang harus ditangani dengan baik. Oleh karena itu, masalah yang kemarin menjadi polemik, ya kita minta supaya fokus pada rencana (penanganan bencana) itu," ujar Dasco di Jakarta, Selasa (6/1/2026).
Terkait desakan mengenai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu guna merespons wacana Pilkada tidak langsung, politisi Fraksi Gerindra ini menegaskan bahwa sejauh ini belum ada keputusan resmi dari parlemen. Dasco menjelaskan bahwa DPR saat ini masih dalam masa reses, sehingga agenda legislasi belum ditentukan.
"Pembahasan atau tidak pembahasan itu juga belum diputuskan kapan dibahasnya, karena kita masih reses. Jadi saya juga belum bisa jawab," imbuhnya.
Dasco juga menepis spekulasi yang menyebutkan bahwa RUU Pemilu akan langsung ditindaklanjuti sesaat setelah masa sidang dimulai pada pekan depan.
Ia menekankan bahwa agenda resmi persidangan baru akan diketahui setelah DPR secara efektif memulai masa tugas di Senayan.
"Jangan dipancing bahwa itu akan ditindaklanjuti minggu depan. Karena minggu depan itu agendanya apa, kita juga belum tahu waktu masuk sidang nanti," tegas Dasco. (H-4)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
Yusril Ihza Mahendra, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD lebih efektif untuk menekan praktik politik uang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved