PKB Klaim Pilkada tak Langsung Lewat DPRD Tekan Biaya Politik

KETUA DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.

PKB berpendapat bahwa mekanisme ini tetap menjadi bagian utuh dari prinsip demokrasi, selama dirancang dengan tata kelola yang kuat dan transparan.

Daniel menegaskan, salah satu kunci agar sistem ini tetap demokratis adalah dengan memperkuat aspek uji publik terhadap calon kepala daerah secara terbuka dan partisipatif.

Baca juga : Pengamat Kritik Wacana Referendum Pilkada tak Langsung

“Masyarakat tetap harus memiliki ruang untuk menilai rekam jejak, kapasitas, dan integritas para calon. Dengan uji publik yang kuat, suara masyarakat tetap menjadi faktor penentu dalam proses politik di DPRD,” ujar Daniel melalui keterangannya, Kamis (8/1/2026).

Daniel menyebut pilkada melalui DPRD dapat menjadi opsi untuk mengurangi biaya politik yang selama ini dinilai sangat mahal. Ia menekankan bahwa biaya tinggi dalam pilkada langsung kerap menjadi beban bagi sistem politik nasional.

Ia juga menyoroti aspek kualitas pemimpin yang dihasilkan melalui sistem ini. Daniel mengenang masa di mana gubernur terpilih umumnya berasal dari jajaran bupati atau wali kota terbaik, sehingga memiliki kompetensi yang sudah teruji di lapangan.

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD Dinilai tak Jamin Hapus Politik Uang

“Kita ingin menghadirkan kembali pemimpin yang benar-benar bisa bekerja dan diandalkan untuk kemajuan daerah, bukan sekadar bermodal popularitas. Dulu, gubernur adalah bupati atau wali kota terbaik yang sudah terbukti kinerjanya dalam menyejahterakan rakyat,” tambahnya.

Meski memberikan sinyal positif, Daniel menyatakan bahwa PKB tetap terbuka terhadap kajian mendalam dengan melibatkan partisipasi publik secara luas. Hal ini diperlukan agar mekanisme yang dipilih nantinya benar-benar mampu memperkuat demokrasi Indonesia.

“Diskursus ini masih terbuka untuk dikaji lebih dalam. Tujuannya jelas, kita ingin mekanisme yang dipilih benar-benar menghadirkan pemimpin berkualitas dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (H-4)