Berita Terbaru Pilkada Hari Ini

Pilkada Lewat DPRD tak Jawab Akar Masalah Politik Uang, Elite Parpol Salah Kaprah

Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berpotensi menghilangkan hak dasar rakyat dalam menentukan pemimpinnya.

ICW: Pilkada Dipilih DPRD Ancam Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi

ICW menilai wacana Pilkada dipilih DPRD tidak beralasan dan berpotensi mengancam demokrasi serta membuka kembali ruang politik transaksional.

Titi Anggraini : Pilkada Lewat DPRD Bisa Picu Konflik dan Disintegrasi

Titi Anggraini, menilai pilkada lewat DPRD  dapat memicu konflik apabila ada ketidakpuasan di daerah terhadap hasil pilkada.

Pilkada Lewat DPRD Dinilai tak Jamin Hapus Politik Uang

Tepi menolak mekanisme Pilkada lewat DPRD, alasan menekan politik uang dinilai menyesatkan

PAN Nilai Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan

WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.

Perludem: Alasan Efisiensi untuk Pilkada Lewat DPRD Upaya Mendegradasi Demokrasi

Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD

Mayoritas Partai di Parlemen Dukung Pilkada Lewat DPRD, PDI-P Tegas Menolak

WACANA mengembalikan mekanisme pilkada dari sistem langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD kembali menguat, pdip menolak

Pilkada Mahal, Demokrasi Tergerus AI

Didik menilai persoalan pilkada tidak berhenti pada soal efisiensi. Ia menekankan, dalam dua dekade terakhir, pemilihan langsung justru dibajak oleh kekuatan teknologi.

PDIP Sebut Pilkada Lewat DPRD Perlu Dikaji Mendalam, Jangan Hanya Berdasarkan Selera Politik Sesaat

Said menawarkan solusi berupa penguatan sistem peradilan pidana (criminal justice system) untuk memberantas politik uang.

Pilkada Langsung Tidak Produktif, PKB Desak Evaluasi Total Sistem Demokrasi

Muhaimin Iskandar menilai mekanisme demokrasi yang saat ini berjalan di Indonesia banyak yang tidak efektif dan justru tidak produktif bagi kemajuan daerah.

MK Catat Lonjakan Perkara, Permohonan Uji UU Tembus 238 Kasus Sepanjang 2025

Lonjakan tersebut dipicu oleh banyaknya permohonan uji undang-undang, sekaligus kewajiban MK menangani lebih dari 300 perkara sengketa Pilkada dalam waktu yang terbatas.

Prof Djo Nilai Pilkada Mahal Penyebab Korupsi Kepala Daerah tak Kunjung Berakhir

Seleksi anggota KPU dan Bawaslu juga harus diperketat agar benar-benar menghasilkan komisioner yang independen dan berintegritas.

Perlu Aturan Dana Kampanye untuk Atasi Politik Uang

JPPR menyebut pentingnya aturan dana kampanye untuk mengatasi biaya politik tinggi dalam pemilu. Biaya politik yang mahal ditengarai menjadi cikal-bakal korupsi pejabat publik.

Jurnalis Media Indonesia Raih Penghargaan Fotografi

Anugerah Jurnalistik bertema 21 Tahun Perjalanan Pilkada di Indonesia sudah dibuka sejak bulan Oktober dan ditutup pada bulan November 2025.

Wacana Pilkada tak Langsung, KPU Tetap Ikut UU

WACANA pengubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD atau menjadi tidak langsung kembali terlontar menjelang pembahasan revisi Undang Undang Pemilu.

Pengamat: Wacana Pilkada lewat DPRD hanya Untungkan Elite dan Perbesar Politik Uang

Pengamat menyebut usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukan gagasan baru.

DPR Siap Bahas Pilkada tak Langsung

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zulfikar Arse Sadikin menilai pernyataan Prabowo patut diapresiasi lantaran dimaksudkan untuk memperbaiki sistem pemilu di Tanah Air.

Bahlil Usulkan Pilkada Kembali Dilakukan DPRD

Bahlil Lahadalia mengakui bahwa ide pengembalian Pilkada ke DPRD akan menuai pro dan kontra, namun ia yakin langkah tersebut adalah yang terbaik.

Penegakan Hukum dalam RUU Pemilu Harus Berpindah dari Sanksi Pidana ke Sanksi Administratif

Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.

OTT Gubernur Riau, Pilkada Mahal Jadi Akar Korupsi Kepala Daerah

OPERASI tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid menambah rentetan praktik korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Menulis: Fondasi Pendidikan

Memaknai Pentingnya Tes Kemampuan Akademik

Manusia Rohani

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia