Bahlil Usulkan Pilkada Kembali Dilakukan DPRD

KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia secara resmi mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) dikembalikan melalui pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Usulan ini disampaikan Bahlil saat perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara bertajuk "Merajut Kebersamaan Membangun Indonesia Maju" yang dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta pimpinan lembaga tinggi negara seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Kajian Golkar: Lebih Baik Lewat DPRD

Bahlil menjelaskan bahwa usulan ini merupakan hasil kajian mendalam yang dilakukan oleh internal partai. 

Baca juga : Ini Konsep Pilkada Usulan Golkar

Ia mengakui bahwa ide pengembalian Pilkada ke DPRD akan menuai pro dan kontra, namun ia yakin langkah tersebut adalah yang terbaik.

"Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," ujar Bahlil.

Usulan ini menandai wacana baru dalam politik nasional terkait tata cara penyelenggaraan demokrasi di tingkat daerah, yang sebelumnya dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

Baca juga : Perludem: Kaji Ulang Biaya Tinggi Pilkada, jangan Ubah Sistemnya

Pembahasan RUU Dimulai Tahun Depan

Menanggapi potensi perubahan undang-undang terkait politik ini, Bahlil memastikan bahwa pembahasan rancangan undang-undang (RUU) akan dimulai pada tahun depan. 

Ia menekankan perlunya kehati-hatian dan kecermatan dalam proses legislasi tersebut, dengan melibatkan masukan dari semua pihak.

"Ini agar pembahasannya bisa komprehensif, hati-hati dan cermat, dengan melibatkan masukan yang luas. RUU Ini harus melalui kajian yang mendalam," tegasnya.

Bahlil juga menyoroti pentingnya mengakomodasi semua aspirasi dalam penyusunan UU Politik untuk mencegah masalah hukum di kemudian hari. Ia khawatir jika undang-undang yang sudah disusun dengan baik justru berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekalipun UU kita sudah kaji dengan baik, saya khawatir, jangan sampai UU sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain, bahkan bisa mengubah, bahkan bisa membuat norma baru lagi. Saya pikir, ini perlu kita kawal bersama agar persoalan ini kita lakukan dengan baik," tutup Bahlil.

Usulan Golkar ini diprediksi akan menjadi salah satu topik pembahasan politik utama di tahun mendatang, terutama menjelang persiapan revisi UU terkait pemilihan umum dan daerah. (Ant/Z-1)