Diplomasi Energi Bahlil di Jepang, Pakar: Indonesia Kini Subjek Aktif di Rantai Pasok Global

DIPLOMASI energi yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Tokyo, Jepang, dinilai menjadi sinyal kuat pergeseran posisi Indonesia dalam peta kekuatan global. Indonesia kini dinilai tidak lagi sekadar menjadi objek pasar, melainkan aktor utama yang aktif menentukan arah kepentingan nasionalnya.

Pemerhati kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Henry Indraguna menyebut langkah Bahlil sebagai upaya dekonstruksi narasi lama yang kerap menempatkan negara berkembang hanya sebagai pemasok bahan mentah.

"Indonesia tidak lagi menjadi objek dalam relasi kuasa global, namun menjadi subjek yang aktif mendefinisikan kepentingannya sendiri. Ini mendorong Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global," ujar Henry, melalui keterangannya, Rabu (25/3/2026).

Baca juga : Cahaya Baru Hidupkan Warga Fakfak

Dalam kunjungan pada pertengahan Maret 2026 tersebut, Menteri Bahlil menyepakati dua nota kesepahaman (MoU) dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang, Ryosei Akazawa. Kesepakatan ini mencakup penguatan rantai pasok mineral kritis serta pengembangan teknologi nuklir rendah karbon.

Selain itu, pemerintah Indonesia mendorong percepatan investasi Inpex Corporation pada Proyek Gas Lapangan Abadi Blok Masela yang memiliki nilai investasi jumbo mencapai Rp339 triliun.

"Kepastian hukum yang ditawarkan dalam proyek Masela memberi sinyal positif bagi pasar global bahwa Indonesia adalah mitra yang kredibel. Ini adalah bentuk kedaulatan yang cair namun kokoh," katanya.

Baca juga : Indonesia-Brasil Perkuat Kemitraan Strategis di Sektor ESDM

Henry menilai tawaran pengelolaan komoditas strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga logam tanah jarang kepada Jepang merupakan langkah taktis untuk mengamankan nilai tambah di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan konsep pertumbuhan ekonomi yang menekankan investasi pada teknologi dan SDM.

"Langkah Pak Bahlil mengamankan teknologi nuklir dan hilirisasi nikel adalah upaya agar kita tidak terjebak dalam pertumbuhan stagnan. Ekonomi akan tumbuh dari dalam melalui nilai tambah yang berkelanjutan," jelas Henry.

Kerja sama kedua negara juga diperluas melalui kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC), mencakup proyek gas alam cair (LNG), batu bara, hingga optimalisasi PLTP Sarulla dan PLTSa Legok Nangka.

Meski memperkuat kerja sama internasional, Henry mengingatkan pentingnya pengawalan yuridis agar implementasi MoU tersebut tetap berpihak pada kepentingan nasional dan kemandirian energi yang berkelanjutan.

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, namun juga kemandirian energi. Diplomasi ini adalah fondasi penting untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat kekuatan energi baru di masa depan," pungkas Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) tersebut. (H-3)