Peneliti KITLV Leiden Usul Pilkada dan Pileg DPRD Digabung Tekan Ongkos Politik

PENELITI Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV) Leiden Ward Berenschot mengusulkan opsi ketiga dalam reformasi sistem pemilihan kepala daerah yakni mengintegrasikan Pilkada dan pemilihan legislatif daerah (Pileg) DPRD guna menekan ongkos politik sekaligus memperkuat akuntabilitas demokrasi.

Berenschot  menilai reformasi sistem elektoral perlu dilakukan secara komprehensif, bukan sekadar menghapus Pilkada langsung.

“Yang saya advokasikan adalah opsi ketiga, yaitu reformasi sistem elektoral yang secara serius menurunkan ongkos politik, mengurangi korupsi, dan memperkuat partai politik,” ujarnya dalam sebuah diskusi pada Selasa (13/1).

Baca juga : Ida Budhiati : Pilkada tak Langsung Berisiko Lemahkan Legitimasi Daerah

Ia mengusulkan agar Pilkada dan Pileg DPRD digabung dalam satu pemilu. Dalam skema tersebut, kata dia, pasangan calon kepala daerah berasal dari nomor urut satu dan dua partai politik pemenang suara terbanyak di DPRD.

“Dengan sistem ini, warga yang memilih DPRD sekaligus memilih bupati atau wali kota. Jadi tetap ada akuntabilitas demokrasi karena kepala daerah dipilih oleh masyarakat,” katanya.

Berenschot  menjelaskan, sistem tersebut juga dapat menghindari praktik transaksi politik di DPRD.

Baca juga : Pilkada tak Langsung Dipilih DPRD Melemahkan Legitimasi dari Rakyat

“Tidak ada lagi horse trading di DPRD karena bupati terpilih secara otomatis,” ujarnya.

Selain itu, menurut Berenschot, sistem ini menciptakan insentif sehat bagi partai politik untuk tidak menjual nomor urut kepada kandidat bermodal besar.

“Kalau partai menjual nomor urut satu kepada orang kaya yang tidak populer, partai itu justru akan dirugikan karena bisa kehilangan suara,” katanya.

Berenschot juga menekankan pentingnya memperkuat pendanaan partai politik melalui mekanisme yang transparan, seperti subsidi negara, pembatasan donasi perusahaan, dan skema voucher pajak seperti yang diterapkan di Prancis.

“Masyarakat bisa menyumbangkan sebagian pajaknya kepada partai politik yang mereka dukung. Ini menciptakan sumber pendanaan yang sah dan akuntabel,” ujarnya.

Menurut dia, opsi ketiga ini jauh lebih sehat dibandingkan sekadar menghapus Pilkada langsung.

“Inilah mengapa opsi ketiga lebih komprehensif, karena memperkuat demokrasi, menurunkan ongkos politik, dan mengurangi ketergantungan pada oligarki,” pungkasnya. (H-4)