Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
AHLI Antropologi Politik Komparatif Universitas Amsterdam, Ward Berenschot membeberkan soal sistem kepartaian, kaderisasi, dan pencalonan yang dianut Belanda guna mengantisipasi mahalnya ongkos politik.
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda. Di mana saat mencalonkan diri di Pileg, para kader tak menggelontorkan uang untuk modal.
"Ada satu hal yang menurut saya sangat bagus di Belanda terkait ongkos politik. Kebetulan saya punya istri yang ikut politik, dia anggota DPR. Dia tidak keluar uang berapapun untuk menjadi anggota legislatif," ujar Ward yang dikutip Kamis (19/12).
Ward menegaskan seharusnya parpol punya anggaran dan subsidi dari negara sehingga bebas dari jeratan bohir.
Di negaranya, kata Ward, parpol punya pengelolaan anggaran yang sanggup membiayai kadernya untuk berkampanye.
Ia menjelaskan parpol di Belanda mendapat sumber dana dari kolektif anggota partai dan subsidi negara. Maka, kader yang mencalonkan diri tak perlu bekerja sama dengan pemodal.
"Di Belanda (caleg) tidak harus keluar uang karena parpol punya anggaran cukup untuk berkampanye. Dan anggaran itu tidak muncul dari bohir, itu uang dari dua unsur atau sumber. Satu itu dari subsidi negara, yang kedua dari anggota partai," tandasnya. (Ykb/I-2)
Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya ongkos politik Pemilu. Ongkos politik tak hanya dari segi penyelenggaraan, tetapi juga peserta Pemilu
Maraknya kasus korupsi di berbagai lini khususnya pada lingkungan pemerintah daerah disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya penegakan hukum yang belum optimal.
Jika partai politik membangun kaderisasi hingga tingkat paling rendah, menurut dia, seharusnya yang dipercaya untuk menjadi caleg adalah kader partai yang berasal dari tempat pencalonan.
Ray menegaskan Shintia layak di PAW jika terbukti benar melakukan penggelembungan suara pada Pileg 2024 lalu. Ray menegaskan, suara dari penggelembungan suara itu tidak sah dan harus dianulir.
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
PDIP memecat calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPR Tia Rahmania yang belum lama ini mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved