Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyoroti soal mahalnya ongkos politik pada pemilu. Ongkos politik tak hanya dari segi penyelenggaraan, tetapi juga dari peserta pemilu yang harus menghabiskan uang yang banyak untuk mengikuti kontestasi.
Bima mengatakan Prabowo mendengar keluhan tentang mahalnya biaya politik itu dari partai atau politikus, masyarakat, dan komunitas intelektual. Ia mengatakan Prabowo meminta sistem pemilu dikaji ulang agar tak menelan biaya yang mahal.
"Saya rasa Pak Prabowo menangkap aspirasi itu dari semua kalangan dan semuanya sama, tinggal sekarang bangunannya seperti apalah yang akan diberikan ruang untuk dibahas bersama-sama," kata Bima, di Jakarta, Kamis (21/11).
Bima mengatakan Prabowo menyoroti alokasi penyelenggaraan pemilu yang tinggi. Seringkali di banyak daerah ini meniadakan anggaran yang lain untuk penyelenggaraan pemilu.
"Jangan sampai alokasinya tinggi sekali untuk penyelenggaraan. Sering kali di banyak daerah ini meniadakan anggaran yang lain," ujarnya. (M-3)
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
Maraknya kasus korupsi di berbagai lini khususnya pada lingkungan pemerintah daerah disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya penegakan hukum yang belum optimal.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan saran dan masukan dari Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenai sengketa kepemilikan empat pulau Aceh-Sumut.
Bima Arya menyoroti pentingnya sistem yang dapat dijalankan secara partisipatif oleh pemerintahan lokal untuk memaksimalkan pengurangan sampah dari sumber.
Pentingnya pembinaan dan pengawasan yang ketat agar keberadaan BUMD tidak menjadi beban fiskal daerah.
Pertemuan ini disebut-sebut akan membahas terkait perjalanan Bupati Indramayu Lucky Hakim ke Jepang tanpa izin.
Tanggung jawab yang melekat pada para pemimpin daerah hasil Pilkada di Pulau Papua adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa Pemerintah berupaya mempercepat pelantikan kepala daerah, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih awal dari jadwal semula
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved