Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyoroti soal mahalnya ongkos politik pada pemilu. Ongkos politik tak hanya dari segi penyelenggaraan, tetapi juga dari peserta pemilu yang harus menghabiskan uang yang banyak untuk mengikuti kontestasi.
Bima mengatakan Prabowo mendengar keluhan tentang mahalnya biaya politik itu dari partai atau politikus, masyarakat, dan komunitas intelektual. Ia mengatakan Prabowo meminta sistem pemilu dikaji ulang agar tak menelan biaya yang mahal.
"Saya rasa Pak Prabowo menangkap aspirasi itu dari semua kalangan dan semuanya sama, tinggal sekarang bangunannya seperti apalah yang akan diberikan ruang untuk dibahas bersama-sama," kata Bima, di Jakarta, Kamis (21/11).
Bima mengatakan Prabowo menyoroti alokasi penyelenggaraan pemilu yang tinggi. Seringkali di banyak daerah ini meniadakan anggaran yang lain untuk penyelenggaraan pemilu.
"Jangan sampai alokasinya tinggi sekali untuk penyelenggaraan. Sering kali di banyak daerah ini meniadakan anggaran yang lain," ujarnya. (M-3)
Ward Berenschot mengusulkan pemilihan kepala daerah yakni mengintegrasikan Pilkada dan pemilihan legislatif daerah (Pileg) DPRD untuk menekan ongkos politik
Ward menuturkan, istrinya merupakan kader partai sekaligus anggota legislatif di Belanda.
Maraknya kasus korupsi di berbagai lini khususnya pada lingkungan pemerintah daerah disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya penegakan hukum yang belum optimal.
Bima Arya mendorong pematangan konsep Green Island Nusa Penida yang harus terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar pembangunan berjalan terstruktur dan berkelanjutan.
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
Wamendagri Akhmad Wiyagus minta kepala daerah aktif percepat eliminasi TBC 2030. Indonesia tercatat peringkat kedua kasus tertinggi dunia.
Pemerintah pusat terus memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai wilayah di tanah air, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.
Wamendagri, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai inovasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Kupang dalam kunjungannya ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Kupang.
Selain larangan tindakan kekerasan, Wamendagri Akhmad Wiyagus juga menekankan terkait semangat kebersamaan, gotong royong dan toleransi bagi para praja pratama IPDN,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved