Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menolak wacana Pilkada lewat DPRD, Menurut dia, dalam Pilkada, pemimpin dan rakyat tidak terpisahkan sehingga harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan diwakili DPRD.
Hal tersebut menanggapi wacana pengalihan hak rakyat sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung kepada wakil rakyat di parlemen sedang ramai diperbincangkan.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo memiliki pandangan menarik terkait isu itu, ketika mendiskusikannya dengan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.
Sosok yang tiga kali mengikuti pilkada langsung yakni dua kali di Pilkada Kulon Progo dan sekali di Pilkada Kota Yogyakarta itu melihat, akan ada banyak hal yang hilang jika pilkada kembali ke DPRD.
Dikatakannya, pilkada langsung adalah bukti nyata bagaimana meraih kepercayaan rakyat dengan jalan emotional bounding.
Ada proses panjang dalam berkampanye, bertemu masyarakat secara intens, mengenali warga dan lainnya, guna meraih kepercayaan masyarakat. Dan semua itu tanpa politik uang.
"Alhamdulillah, saya dengan dukungan PDI Perjuangan mampu meraih kepercayaan pemilih Yogyakarta dan menang pilkada karena ada emotional bounding kuat bersama rakyat Yogyakarta di pilkada tahun lalu," terang pria yang juga masih aktif sebagai dokter ini.
Menurutnya, usulan mekanisme kembali ke sistem pemilihan umum perwakilan, kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak menjamin lebih demokratis.
"Saatnya jaga pilihan natural masyarakat, caranya dengan tidak melakukan money politics. Meski ketika saya hadir, sudah ada calon lain, komitmen saya tidak money politics. Saat tidak pakai politik uang, ternyata rakyat masih punya hati, itu kesimpulan yang kita dapat, bukan dari omon-omon tapi praktik saat melakukan kampanye ini bagus jadi catatan kita," kata Hasto Wardoyo.
Hasto Wardoyo sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY menjelaskan, saat pelaku politik yang lain sudah lebih dulu hadir, maka cara mendapatkan kepercayaan rakyat, strateginya adalah berikan sentuhan program seperti cek kesehatan. Di sela pemeriksaan, dilakukan obrolan dan sampaikan pesan.
"Sentuhan dari saya kala turun langsung, berdialog, datangi ke rumah warga, jadi paham peta permasalahan, Yogyakarta itu kota dengan jumlah lansia tinggi, maka pilihan program kerja adalah kebijakan satu kampung satu tenaga kesehatan itu hasil dari berkeliling datang rumah warga," kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini.
Hasto Wardoyo yakini hasilnya dipastikan berbeda kala proses politik pemilihan kepala daerah diwakilkan ke legislatif.
Kalau nanti ada kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, ada potensi money politics.
Secara singkat, Hasto Wardoyo sepakat berdemokrasi untuk jalan melahirkan pemimpin tanpa kekerasan.
"Marilah hadirkan kepemimpinan yang soft dengan hati nurani dan emotional bounding yang bagus akan jadi baik. Pilkada langsung membuat kandidat bisa bertemu, berdialog sekaligus belanja masalah, merekam aspirasi masyarakat," tutup Hasto Wardoyo. (H-2)
Pada hari itu, sapi-sapi yang disembelih, salah satunya adalah sapi bantuan Presiden RI dengan berat sekitar 950 kg.
Kota Yogyakarta telah memiliki sistem sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved