Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WALI Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo menolak wacana Pilkada lewat DPRD, Menurut dia, dalam Pilkada, pemimpin dan rakyat tidak terpisahkan sehingga harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan diwakili DPRD.
Hal tersebut menanggapi wacana pengalihan hak rakyat sebagai pemilih dalam pemilihan kepala daerah secara langsung kepada wakil rakyat di parlemen sedang ramai diperbincangkan.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo memiliki pandangan menarik terkait isu itu, ketika mendiskusikannya dengan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.
Sosok yang tiga kali mengikuti pilkada langsung yakni dua kali di Pilkada Kulon Progo dan sekali di Pilkada Kota Yogyakarta itu melihat, akan ada banyak hal yang hilang jika pilkada kembali ke DPRD.
Dikatakannya, pilkada langsung adalah bukti nyata bagaimana meraih kepercayaan rakyat dengan jalan emotional bounding.
Ada proses panjang dalam berkampanye, bertemu masyarakat secara intens, mengenali warga dan lainnya, guna meraih kepercayaan masyarakat. Dan semua itu tanpa politik uang.
"Alhamdulillah, saya dengan dukungan PDI Perjuangan mampu meraih kepercayaan pemilih Yogyakarta dan menang pilkada karena ada emotional bounding kuat bersama rakyat Yogyakarta di pilkada tahun lalu," terang pria yang juga masih aktif sebagai dokter ini.
Menurutnya, usulan mekanisme kembali ke sistem pemilihan umum perwakilan, kepala daerah dipilih lewat DPRD tidak menjamin lebih demokratis.
"Saatnya jaga pilihan natural masyarakat, caranya dengan tidak melakukan money politics. Meski ketika saya hadir, sudah ada calon lain, komitmen saya tidak money politics. Saat tidak pakai politik uang, ternyata rakyat masih punya hati, itu kesimpulan yang kita dapat, bukan dari omon-omon tapi praktik saat melakukan kampanye ini bagus jadi catatan kita," kata Hasto Wardoyo.
Hasto Wardoyo sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY menjelaskan, saat pelaku politik yang lain sudah lebih dulu hadir, maka cara mendapatkan kepercayaan rakyat, strateginya adalah berikan sentuhan program seperti cek kesehatan. Di sela pemeriksaan, dilakukan obrolan dan sampaikan pesan.
"Sentuhan dari saya kala turun langsung, berdialog, datangi ke rumah warga, jadi paham peta permasalahan, Yogyakarta itu kota dengan jumlah lansia tinggi, maka pilihan program kerja adalah kebijakan satu kampung satu tenaga kesehatan itu hasil dari berkeliling datang rumah warga," kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY ini.
Hasto Wardoyo yakini hasilnya dipastikan berbeda kala proses politik pemilihan kepala daerah diwakilkan ke legislatif.
Kalau nanti ada kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, ada potensi money politics.
Secara singkat, Hasto Wardoyo sepakat berdemokrasi untuk jalan melahirkan pemimpin tanpa kekerasan.
"Marilah hadirkan kepemimpinan yang soft dengan hati nurani dan emotional bounding yang bagus akan jadi baik. Pilkada langsung membuat kandidat bisa bertemu, berdialog sekaligus belanja masalah, merekam aspirasi masyarakat," tutup Hasto Wardoyo. (H-2)
Pada hari itu, sapi-sapi yang disembelih, salah satunya adalah sapi bantuan Presiden RI dengan berat sekitar 950 kg.
Kota Yogyakarta telah memiliki sistem sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved