Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyebut pihaknya membuka komunikasi dengan partai politik lainnya, khususnya dalam membahas mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Puan mengatakan pihaknya menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Ia mengatakan pihaknya akan menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk memastikan Pilkada tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
"Kita akan selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi, jadi komunikasi tidak pernah tertutup, kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi, jadi nggak pernah ada komunikasi yang tertutup, terbuka untuk selalu berkomunikasi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).
Meski demikian, Puan enggan menjelaskan apakah hasil komunikasi dengan partai nantinya dilanjutkan ke pembahasan RUU Pilkada. Menurutnya, setiap partai masih memiliki waktu yang panjang dalam mengkaji dan menentukan mekanisme Pilkada.
"Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya aja masih lama yang akan berjalan duluan itu nanti kan pileg dan pilpres, pileg dan pilpresnya aja belum," katanya.
Sebelumnya, PDIP secara tegas menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa pihaknya kini tengah gencar membangun komunikasi intensif dengan pimpinan fraksi-fraksi partai politik lain di DPR RI guna memastikan Pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ia menjelaskan bahwa sikap PDIP ini merupakan amanat resmi dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
Menurutnya, meskipun wacana Pilkada lewat DPRD mulai bergulir, PDIP percaya bahwa kedaulatan rakyat adalah hal yang paling substansial dalam demokrasi.
"Kami intens berdialog dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dengan partai politik. Karena pada dasarnya kan semua gagasan itu untuk Indonesia, untuk rakyat," ujar Hasto dalam konferensi persnya usai Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2025) malam.
Hasto menepis anggapan bahwa PDIP berjuang sendirian dalam mempertahankan mekanisme Pilkada langsung. Ia menegaskan bahwa komunikasi lintas fraksi terus berjalan untuk mencari kesamaan pandangan terkait fungsi-fungsi penyeimbang di parlemen.
"Sangat tidak benar kalau dikatakan kami sendirian, karena kami terus membangun komunikasi. Kami memberikan penjelasan tentang fungsi-fungsi penyeimbang. Di dalam demokrasi yang sehat, penyeimbang itu ada dialog, ada data, dan ada argumen," jelasnya.(H-2)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
Yusril Ihza Mahendra, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD lebih efektif untuk menekan praktik politik uang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved