Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyebut pihaknya membuka komunikasi dengan partai politik lainnya, khususnya dalam membahas mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Puan mengatakan pihaknya menolak wacana Pilkada melalui DPRD. Ia mengatakan pihaknya akan menjalin komunikasi dengan pihak lain untuk memastikan Pilkada tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
"Kita akan selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi, jadi komunikasi tidak pernah tertutup, kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi, jadi nggak pernah ada komunikasi yang tertutup, terbuka untuk selalu berkomunikasi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).
Meski demikian, Puan enggan menjelaskan apakah hasil komunikasi dengan partai nantinya dilanjutkan ke pembahasan RUU Pilkada. Menurutnya, setiap partai masih memiliki waktu yang panjang dalam mengkaji dan menentukan mekanisme Pilkada.
"Kita lihat lagi nanti bagaimana komunikasinya itu berjalan, karena kan pilkadanya aja masih lama yang akan berjalan duluan itu nanti kan pileg dan pilpres, pileg dan pilpresnya aja belum," katanya.
Sebelumnya, PDIP secara tegas menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa pihaknya kini tengah gencar membangun komunikasi intensif dengan pimpinan fraksi-fraksi partai politik lain di DPR RI guna memastikan Pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ia menjelaskan bahwa sikap PDIP ini merupakan amanat resmi dari hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
Menurutnya, meskipun wacana Pilkada lewat DPRD mulai bergulir, PDIP percaya bahwa kedaulatan rakyat adalah hal yang paling substansial dalam demokrasi.
"Kami intens berdialog dengan pimpinan-pimpinan fraksi, dengan partai politik. Karena pada dasarnya kan semua gagasan itu untuk Indonesia, untuk rakyat," ujar Hasto dalam konferensi persnya usai Rakernas I PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2025) malam.
Hasto menepis anggapan bahwa PDIP berjuang sendirian dalam mempertahankan mekanisme Pilkada langsung. Ia menegaskan bahwa komunikasi lintas fraksi terus berjalan untuk mencari kesamaan pandangan terkait fungsi-fungsi penyeimbang di parlemen.
"Sangat tidak benar kalau dikatakan kami sendirian, karena kami terus membangun komunikasi. Kami memberikan penjelasan tentang fungsi-fungsi penyeimbang. Di dalam demokrasi yang sehat, penyeimbang itu ada dialog, ada data, dan ada argumen," jelasnya.(H-2)
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
Yusril Ihza Mahendra, menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD lebih efektif untuk menekan praktik politik uang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved