Berita Terbaru Otonomi Daerah Hari Ini

Pelaksanaan Otonomi Daerah Dinilai Semakin Mundur dan Jauh dari Tujuan Pembentukannya

Herman menjelaskan bahwa banyak undang-undang sektoral dari pemerintah pusat yang justru membajak undang-undang mengenai pemerintah daerah.

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Memperlemah Otonomi dan Desentralisasi

Peran pemimpin daerah yang dihasilkan dari proses demokrasi atas mandat otonomi daerah, sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemda Masih Rendah Akibat Ketidaktegasan Pemerintah

PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen

Peningkatan Peran DPD di Era Otonomi Daerah

DPD dan otonomi daerah merupakan dua anak kandung reformasi yang krusial bagi pemerataan pembangunan nasional.

Siap Bertarung di Trenggalek, Inilah 15 Finalis POI 2024

Melalui ajang POI 2024, Apkasi menawarkan kesempatan berbeda dan mewadahi bakat-bakat para putri daerah untuk bisa berkiprah di level nasional.

Peringatan Hari Otoda Nasional, Wali Kota Denpasar Jaya Negara Menerima Dua Penghargaan

Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.

Terima Penghargaan dari Mendagri, Pj Gubernur Adhy: Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Keberhasilan Jatim

Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi. 

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.

Kepala BSKDN Kemendagri Beberkan Isu Strategis 4 DOB Papua

Kepala BKSDN Yusharto Huntoyungo membeberkan sejumlah isu strategis di empat Daerah Otonom Baru Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.   

Penunjukkan Gubernur DKJ oleh Presiden Mengingkari Pelaksanaan Otonomi Daerah

DIREKTUR Eksekutif KPPOD Armand Suparman mengatakan pasal soal penunjukan gubernur dalam RUU DKJ, kontradiktif dengan penguatan demokratisasi di level daerah.

RUU Daerah Khusus Jakarta Sarat Nepotisme

RUU DKJ dinilai sarat nepotisme. Selain penunjukkan gubernur oleh presiden alih-alih dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan, beleid lain yang disoroti adalah

Sambangi Sumut, Ganjar Sebut Bakal Fokus Pemerataan Pembangunan

CALON presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut akan melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ganjar menyatakan saat bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat

Jadi Menteri Investasi Sehari, POI 2023 Bersemangat Majukan Daerah

Jabatan menteri sehari merupakan bentuk pengakuan bagi Putri Otonomi Indonesia dari daerah/kabupaten untuk berkesempatan mendapatkan pengalaman menjadi seorang pemimpin.

Kemenkes: Dana Pemda untuk Gaji dan Insentif Dokter Spesialis Harus Dipastikan Ada

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengkritisi oknum pejabat pemerintah daerah (pemda) yang menyalahgunakan dana insentif dokter spesialis di wilayah setempat

Pakar Sentil Kemendagri yang Berhentikan 7 Pj Kepala Daerah

PAKAR otonomi daerah (otda) Djohermansyah Djohan menyentil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberhentikan tujuh penjabat kepala daerah (kepda) setelah dilantik pada 2022.

Wapres Ma’ruf Amin akan Buka Rakernas XV Apkasi dan Pameran AOE 2023

Sarman menjelaskan Apkasi menggelar Rakernas XV Tahun 2023 sebagai amanah AD/ART organisasi.

Projo Muda Soroti Krisis Dokter di Pedesaan

Carlo mengungkapkan, dari sekian banyak dokter-dokter muda ini, mayoritas masih "mencari identitas" dan jati dirinya sebagai dokter dan memilih berkiprah di kota-kota besar.

Elisha Lumintang Sabet Gelar Putri Otonomi Indonesia 2023

Ketua MPR Bambang Soesatyo berpesan kepada para pemenang POI 2023 tentang apa yang harus dilakukan yakni dengan memahami daerah asal masing-masing yang diwakili.

Lemah, Aksi Daerah dalam Membangun Keluarga Tangguh

PEMERINTAH daerah dinilai masih lemah dalam berupaya membangun keluarga yang sejahtera dan tangguh. BKKBN menyebut, regulasi sudah banyak, tapi aksinya lemah.

Khofifah Ingatkan Apeksi Bersiap Hadapi Ratusan Daerah Dipimpin Penjabat

Menurut Khofifah, ini sangat penting sebab dalam waktu dekat di Jawa Timur terdapat 18 kabupaten, kota, dan provinsi yang akan dipimpin penjabat.

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia