Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WALIKOTA Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menerima dua penghargaan di Hari Peringatan Otonomi Daerah (otoda) nasional. Penghargaan pertama berupa penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden Jokowi yang disematkan Mendagri Muhammad Tito Karnavian, dan kedua, penghargaan kepada Kota Denpasar atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah atas Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD).
"Saya mewakili masyarakat Denpasar sangat bersyukur atas penghargaan ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat dan semua pihak yang telah mendukung pembangunan di Kota Denpasar. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat," tutur Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Jumat (26/4).
Dia menjelaskan kedua penganugrahan itu tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar dalam memaksimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, serta mendapat apresiasi dari tingkat provinsi hingga nasional.
Baca juga : Pacu Pendidikan dan SDM, Wali Kota Helldy Raih Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia
Bahkan, dalam rangkaian peringatan Hari Otoda XXVIII, Pemkot Denpasar mendapatkan penghargaan atas status kinerja tinggi dari hasil EPPD secara nasional Tahun 2023.
Adapun pada hasil penilaian tersebut, Kota Denpasar meraih peringkat 10 besar dari 93 kota di seluruh Indonesia dengan meraih skor tinggi mencapai 3,4439 dengan status kinerja tinggi.
"Kami menyadari pembangunan pada tahun ini masih banyak hal yang harus dioptimalkan, sehingga jadi evaluasi untuk terus berbenah. Capaian ini dijadikan cambuk untuk memotivasi diri agar senantiasa memberikan pelayanan maksimal dan terus berinovasi," papar IGN Jaya Negara.
Peringatan Hari Otoda XXVIII 2024 dilaksanakan di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/4). Pelaksanaan upacara dengan Inspektur Upacara Mendagri Muhammad Tito Karnavian itu dihadiri Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.
"Saya dan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa akan senantiasa menggerakan pembangunan dan pelayanan publik melalui inovasi dalam balutan Visi Misi Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju. Hal ini juga digerakan dalam motto Sewaka Dharma, yakni melayani adalah kewajiban serta diwujudkan dengan prinsip Vasudhaiva Kutumbakam atau Menyama Braya," ujar Jaya Negara.
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Hal ini untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan prinsip dasar ini, otonomi daerah dirancang untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan demokrasi.
Baca juga : Gibran dan Bobby Nasution Bakal Terima Penghargaan dari Presiden Jokowi
"Di bidang kesejahteraan, desentralisasi bertujuan memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan ekonomis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara itu, dalam demokrasi, desentralisasi mempercepat terwujudnya masyarakat madani melalui proses demokrasi yang lebih langsung," ungkap Tito.
Perjalanan otonomi daerah mencapai tahap kematangan untuk melahirkan terobosan kebijakan dalam identifikasi dan perencanaan wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.
"Saya berharap semoga peringatan Hari Otoda XXVIII ini jadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun bangsa dan negara yang berkelanjutan," tutup Tito. (H-2)
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Menindaklanjuti imbauan Mendagri, Apkasi memobilisasi gotong royong dari pemerintah kabupaten anggota, mitra kerja, hingga masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin puji GKR Hemas lewat peluncuran buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI” yang menegaskan semangat keadilan daerah dan intelektual.
GKR Hemas tegaskan perjuangan memperkuat DPD RI demi keadilan daerah saat meluncurkan buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Pada 16 Juni 2025, Vietnam mengadopsi amendemen konstitusi yang bersejarah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved