Terima Penghargaan dari Mendagri, Pj Gubernur Adhy: Transformasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Keberhasilan Jatim

PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur menerima Piagam Penghargaan Prestasi Pemerintah Daerah di Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-28 yang diselenggarakan di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Kamis (25/4). 

Pemprov Jatim menerima penghargaan itu berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) 2023 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Jawa Timur Tahun 2022  dimana Jawa Timur menjadi provinsi dengan skor EPPD tertinggi secara nasional. Dengan skor yakni 3,6970 atau masuk dalam status kinerja tinggi. 

Usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan terima kasihnya atas seluruh kerja keras dan sinergitas jajaran Pemprov Jatim, stakeholder terkait, dan masyarakat Jawa Timur selama ini. 

Baca juga : Kemenkes: Dana Pemda untuk Gaji dan Insentif Dokter Spesialis Harus Dipastikan Ada

Pasalnya, hal tersebut yang menyebabkan capaian skor EPPD Jatim selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan skor EPPD Jatim 2023 tercatat mengalami peningkatan dibanding EPPD tahun 2022 terhadap LPPD 2021 yang berada di angka 3,61.

“Penghargaan ini merupakan pelecut semangat kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang harmonis, bersinergi, dan produktif,” ujarnya.

Ia lantas menjelaskan salah satu kunci keberhasilan Jawa Timur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu getolnya gerakan menuju transformasi digital di bidang reformasi birokrasi. Gerakan transformasi ini telah dilakukan beberapa tahun belakangan. 

Baca juga : Khofifah Dapat Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha karena Antar Jatim Jadi Provinsi Berkinerja Terbaik Nasional

“Transformasi digital di bidang reformasi birokrasi telah kita lakukan beberapa tahun ke belakang. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat namun juga membuat kita bisa merumuskan kebijakan berbasis data. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat akan berdampak baik untuk masyarakat,” ujarnya. 

“Jadi kuncinya adalah memberikan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan tepat. Serta mengarahkan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, keberhasilan transformasi digital yang dilakukan Pemprov Jatim bisa dilihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur pada 2023. Yang skornya mengalami kenaikan menjadi 3,62 dari tahun sebelumnya di angka 3,30. Ini menjadi bukti keseriusan Pemprov Jatim dalam transformasi digital dalam seluruh aspek layanan.

Baca juga : Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Jaga Inflasi selepas Perayaan Lebaran

Terakhir, Pj Gubernur Adhy juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Serta fokus terhadap pembangunan yang berdampak bagi masyarakat Jawa Timur. 

Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mendorong berbagai terobosan kebijakan bernilai manfaat dalam rangka identifikasi dan perencanaan wilayah-wilayah yang berpotensi dikembangkan secara terintegrasi, yang kemudian membentuk aglomerasi kegiatan perekonomian dan terhubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. 

“Implementasi pengembangan wilayah perlu dilakukan melalui pendekatan kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi regulasi Ekonomi Hijau, dimana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhitungkan aspek keadilan sosial dan pelestarian lingkungan,” ujarnya. 

Baca juga : Mendagri Harapkan Perubahan UU Desa Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa

Mendagri Tito menambahkan, dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

Dalam peringatan Hari Otoda kali ini, Kemendagri menyerahkan sejumlah penghargaan. Selain diserahkan pada Pemprov Jatim yang meraih skor EPPD tertinggi nasional, juga diserahkan  penghargaan pada Provinsi Jawa Tengah yang menduduki posisi kedua, diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. 

Selain kelima provinsi tersebut, terdapat 24 kabupaten/kota yang juga menerima penghargaan serupa. Seluruh penghargaan ini diberikan oleh Mendagri Tito Karnavian kepada para kepala daerah. 

Selain itu, terdapat 4 tokoh kepala daerah dari Jawa Timur yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI Joko Widodo. 

Keempat tokoh tersebut ialah Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bojonegoro Periode 2018-2023 Anna Muawanah, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi. 

Selain keempat tokoh tersebut terdapat 10 tokoh kepala daerah lainnya yang menerima penghargaan yang sama. (RO/Z-1)