Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PERMASALAHAN sampah di Kota Depok kembali mencuat. Kali ini, tumpukan sampah terlihat meluber hingga ke badan jalan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 19, Jalan Naming Botin, Pancoran Mas, tepat di belakang kantor Wali Kota Depok.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Jumat (30/1), ceceran sampah tampak memenuhi sebagian Jalan Naming Botin. Jalur ini merupakan akses vital bagi warga menuju Stasiun Depok Baru dari sisi barat, maupun penghubung menuju Jalan Raya Dewi Sartika dan Jalan Raya Arif Rahman Hakim.
Kondisi diperparah dengan banyaknya gerobak pengangkut sampah yang terparkir di pinggir jalan. Sejatinya, TPS 19 diperuntukkan bagi warga Kampung Lio, Kelurahan Depok. Namun, beban sampah di lokasi ini meningkat drastis akibat adanya pengalihan arus pembuangan.
Imbas Renovasi TPS Jalan Jawa
Warga setempat, Agus, mengungkapkan bahwa penumpukan ini dipicu oleh renovasi yang sedang berlangsung di TPS Jalan Jawa, Kecamatan Beji. Hal tersebut memaksa pembuangan sampah dialihkan sementara ke TPS 19 Kampung Lio.
“Sudah hampir tiga bulan, jadi kayak gini susah juga diaturnya. Ini karena gabung dari Beji kemari, harusnya kan disini khusus dari Lio saja,” ujar Agus, Jumat (30/1).
Agus menambahkan, dirinya bersama warga lain telah berupaya mengatur alur pembuangan agar sampah tidak semakin tercecer ke jalan raya. Warga terus mengarahkan petugas kebersihan untuk membuang sampah langsung ke dalam hanggar TPS, bukan di pinggir jalan.
Desakan Penataan Ulang
Meski Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok dilaporkan telah melakukan upaya penanganan di TPS 19 beberapa waktu lalu, volume sampah yang masuk tetap melampaui kapasitas lahan.
Kondisi kumuh ini tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga menghambat mobilitas pengguna jalan. Warga berharap Pemerintah Kota Depok segera melakukan penataan yang lebih rapi dan memastikan seluruh sampah tertampung di dalam hanggar agar tidak menimbulkan aroma tidak sedap dan kesan kotor. (MGN/P-2)
Pemda mengakui adanya kendala pengangkutan akibat daya tampung TPA yang sudah tidak memadai.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Musibah ini merupakan peringatan keras bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menghentikan metode open dumping yang masih dipraktikkan di TPST Bantar Gebang.
Danantara Indonesia resmi mengumumkan mitra terpilih untuk fasilitas Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Bekasi dan Denpasar.
Kebersihan kawasan pesisir di Pulau Dewata dinilai bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan langsung dengan citra Indonesia di mata dunia.
Plt Bupati Bekasi geram dan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Bekasi.
Ekspektasi masyarakat terhadap akselerasi pembangunan pascapilkada sejauh ini hanya menjadi retorika tanpa aksi nyata.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved