Lantik 11 Pejabat Eselon II, Pramono: Meritokrasi dan Kesetaraan Gender

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12). 

Pelantikan digelar di Balai Kota Jakarta dan diawali dengan pembacaan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1118 Tahun 2025 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Sebelas pejabat yang dilantik itu yakni Iin Mutmainnah sebagai Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat, Premi Lasari sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dian Airlangga sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, serta Dwi Oktavia Handayani sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

Baca juga : Pamit, Wali Kota Depok Mohammad Idris Ajak Semua Pihak Kawal Pembangunan

Selain itu, Pramono juga melantik Fredi Setiawan sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Hari Nugroho sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta, Chaidir sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Transportasi, Siti Hannah sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Budaya, Ian Sofian Hadi sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara, Safitri Handayana sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, serta Purwadi sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan RSUD Tarakan.

“Pelantikan ini dilakukan sepenuhnya dengan merit system. Saya, bersama Wakil Gubernur dan Sekda, memilih Saudara-saudara karena prestasi dan capaian kinerja,” ujar Pramono dalam sambutannya, Rabu (17/12). 

Ia menegaskan, selama sepuluh bulan pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Rano Karno, pihaknya telah melantik 62 pejabat pimpinan tinggi pratama, sekitar 2.700 pejabat eselon III dan IV. Lalu, saat ini kembali melantik 11 pejabat eselon II. 

Baca juga : Pelantikan Teguh Prakosa Pengganti Gibran Digelar Jumat Malam 19 Juli 2024

Lebih lanjut, Pramono mengatakan, DKI kembali mengamanahkan jabatan wali kota dipimpin seorang perempuan. 

"Setelah 1 April 2008, hari ini Jakarta kembali memiliki wali kota perempuan. Ini menunjukkan bahwa jabatan strategis di Jakarta terbuka luas tanpa mempersoalkan gender,” kata Pramono.

Politikus PDIP itu meminta para pejabat yang baru dilantik bekerja profesional dan menjaga integritas, terutama menghadapi tantangan ke depan seperti cuaca ekstrem, potensi banjir, serta pengamanan Natal dan Tahun Baru. 

"Tidak boleh ada alasan. Kita harus siap bekerja total untuk membuat Jakarta lebih aman dan nyaman,” tegasnya.

Keputusan Gubernur tersebut berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan dan ditetapkan di Jakarta pada 17 Desember 2025. (Far/M-3)