Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, Pemprov DKI telah meminta sejumlah perusahaan melakukan perbaikan, bahkan menjatuhkan teguran tertulis kepada pengelola gedung yang masih memanfaatkan air tanah.
Adapun teguran tersebut seiring penerapan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada Bangunan Gedung.
"Berkaitan dengan pemakaian air tanah, sekarang ini memang sudah ada beberapa perusahaan yang kami minta untuk melakukan perbaikan. Dan juga ada yang sudah kami berikan teguran secara tertulis,” kata Pramono di Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin (9/2).
Kendati belum merinci jumlah perusahaan atau gedung yang ditegur, ia menegaskan langkah ini menjadi bagian dari pengendalian pemanfaatan air tanah di Jakarta yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Menurut dia, penggunaan air tanah yang tidak terkendali berpotensi memperparah penurunan muka tanah. Kondisi tersebut berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko banjir di sejumlah wilayah ibu kota.
"Air tanah di Jakarta harus betul-betul diperhatikan supaya tidak terjadi penurunan permukaan tanah yang berisiko pada banjir,” ujarnya.
Regulasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan kontrol langsung, khususnya terhadap penggunaan air tanah yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama penurunan muka tanah Jakarta.
Pengawasan awal, kata Pramono, difokuskan pada memastikan tidak ada lagi gedung yang masih memanfaatkan air tanah.
"Sekarang secara ketat kami akan melihat apakah masih ada gedung-gedung yang menggunakan air tanah. Karena sudah dilarang semuanya untuk menggunakan air tanah,” tuturnya.
Ia menambahkan, sektor bangunan menyumbang hampir 60 persen dari total emisi gas rumah kaca (GRK) di Jakarta. Karena itu, pengaturan penggunaan air dan energi menjadi bagian penting dari transisi Jakarta menuju kota rendah karbon.
"Transparansi penggunaan air di Jakarta menjadi sangat penting. Salah satu problem utama Jakarta adalah penurunan permukaan tanah akibat konsumsi air tanah yang tidak dikelola dengan baik,” pungkas Pramono. (H-2)
Pramono Anung menjelaskan alasan Pemprov DKI belum melakukan pengaspalan sejumlah ruas jalan yang berlubang pascahujan deras.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rencana normalisasi Kali Cakung Lama akan berdampak dengan pembebasan lahan warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, pelaksanaan modifikasi cuaca tidak hanya difokuskan di wilayah Jakarta, tetapi juga menjangkau daerah penyangga Jabodetabek
Pemprov DKI sebelumnya telah mengirimkan surat langsung kepada PT Adhi Karya agar melakukan pembongkaran secara mandiri sejak November lalu.
Pengerjaan malam hari dilakukan agar tidak mengganggu lalu lintas dan tidak ada penutupan jalan selama pembongkaran tiang monorel dan penataan kawasan di jalur utama tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved