Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rencana normalisasi Kali Cakung Lama akan berdampak dengan pembebasan lahan warga. Pembebasan lahan dilakukan fokusnya yang mengalami penyempitan ekstrem.
Ia menyebutkan normalisasi Sungai Cakung Lama akan dilanjutkan secara menyeluruh dan ditargetkan rampung pada akhir 2027.
"Kita akan melakukan meneruskan normalisasi Sungai Cakung Lama ini dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun 2027 selesai," ujar Pramono di lokasi, Selasa (27/1).
Ia menjelaskan, total panjang Kali Cakung Lama yang akan dinormalisasi mencapai sekitar 8,5 kilometer dengan volume pengerukan kurang lebih 45.000 meter kubik. Pekerjaan tersebut terbagi dalam 17 segmen yang akan dikerjakan secara bertahap.
Ia menyoroti adanya titik penyempitan atau bottleneck di bagian hilir, tepatnya di kawasan Sungai Begog. Di lokasi tersebut, lebar badan sungai disebut hanya tersisa sekitar dua meter, sehingga menjadi salah satu penyebab utama meluapnya air saat hujan deras.
Ia menegaskan, pelebaran sungai hingga 15 meter tidak bisa dihindari dan akan diikuti pembangunan jalan inspeksi di sisi kiri dan kanan sungai.
Kondisi ini membuat pembebasan lahan, termasuk rumah warga yang berdiri di atas badan sungai, menjadi konsekuensi yang harus diambil.
"Untuk normalisasi sungai atau Kali Cakung Lama, pasti nanti di ujungnya akan ada pembebasan lahan. Terutama yang kemarin yang kita lihat, yang hampir di atas sungai itu sudah menjadi rumah, pasti akan ada pembebasan lahan," ujarnya.
Pramono menyebut keputusan tersebut diambil karena pelebaran muara sungai dinilai lebih efektif dalam mengendalikan aliran air. Ia mengaku pembebasan lahan menjadi salah satu prioritas yang harus diputuskan agar proyek tidak berhenti di tengah jalan.
Terkait anggaran, Pramono mengakui kebutuhan biaya normalisasi Kali Cakung Lama cukup besar. Namun, Pramono memastikan proyek akan dikerjakan secara intensif hingga selesai.
"Sampai dengan penyelesaian akhir tahun 2027, tentunya alokasi biaya dan sebagainya cukup besar. Nanti angkanya saya belum bisa sebutkan, tetapi secara prinsip saya sudah memutuskan ini enggak boleh kerjanya sepotong-sepotong. Kerjanya harus sampai selesai," ucapnya.
Ia berharap, setelah normalisasi rampung, wilayah-wilayah yang selama ini kerap terdampak banjir seperti Kelapa Gading, Sukapura, Cilincing, dan Semper Barat dapat tertangani lebih baik. Meski demikian, Pramono menegaskan Jakarta tetap tidak akan sepenuhnya bebas dari genangan.
"Secara tata ruang, enggak mungkin Jakarta ini enggak ada genangan, enggak mungkin. Jadi saya harus menyampaikan apa adanya, tetapi inilah salah satu solusi jangka menengah yang kami lakukan untuk mengatur banjir yang selama ini terjadi di Jakarta," imbuhnya. (H-3)
Pemprov Jakarta memperketat izin perjalanan dinas ASN. Gubernur Pramono menegaskan hanya agenda yang berdampak langsung bagi Jakarta yang akan lolos.
Gubernur DKI Pramono Anung melarang ASN Jakarta bekerja dari kafe saat WFH Jumat. Simak alasan pemilihan hari Jumat untuk WFH dan sanksi tegas bagi yang melanggar.
Ia tidak menampik bahwa penanganan sampah masih membutuhkan waktu. Di Kramat Jati, ia menambahkan 20 truk baru untuk membantu mengurangi sampah.
WFH ASN DKI diawasi ketat. Pramono larang kerja dari kafe dan penggunaan kendaraan pribadi. Pelanggar terancam sanksi tegas dari Pemprov.
Kebijakan ini bukan bertujuan untuk membatasi ruang ekspresi atau kreativitas warga Jakarta.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Kerusakan sungai akan berimbas pada risiko banjir yang semakin luas.
Normalisasi merupakan langkah krusial menekan risiko banjir, terutama menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi hingga Februari
Pendangkalan Kali Gayaran yang cukup parah juga mengakibatkan warga kampung nelayan kesulitan menambatkan perahunya.
Retakan rumah tersebar di RT 02 dan RT 3 RW 13 Desa Ciburuy. Kejadian ini telah dilaporkan kepada pihak desa
Proyek ini dimulai sejak era Gubernur DKI Joko Widodo. Namun, normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved