Normalisasi Kali Ciliwung Mulai Dikerjakan Tahun Depan

NORMALISASI Kali Ciliwung akan dikerjakan mulai tahun depan. Hal itu merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

"Normalisasi Kali Ciliwung sudah kita buat berkali-kali, misalnya pada 2026 dari sisi PU akan mulai kerja, karena dari penetapan lokasi segala macam, Pak Gubernur sudah mulai selesaikan," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/9).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Pramono Anung, menuturkan pihaknya telah menandatangani empat penetapan lokasi (penlok) untuk normalisasi Ciliwung. Sehingga, pembebasan lahan akan segera dieksekusi dalam waktu dekat agar normalisasi bisa dikerjakan.

Baca juga : Air di Bendung Katulampa Naik Lagi Jadi Siaga 3 Banjir

"Kami sudah konsultasi dengan Kementerian PAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) dan juga PU (Pekerjaan Umum). Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita rencanakan," ucap Pramono.

Sebelumnya, Pramono sempat menyebut bahwa Ciliwung memberikan kontribusi sebanyak 40% sebagai penyebab banjir di Ibu Kota. Oleh karena itu, Pramono mengatakan normalisasi Ciliwung menjadi prioritas Pemprov DKI untuk penanganan banjir jangka menengah.

Proyek ini dimulai sejak era Gubernur DKI Joko Widodo. Namun, normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.

Baca juga : Jakarta Terendam Banjir, Heru Budi Evaluasi Fungsi Sodetan Ciliwung

Normalisasi Ciliwung merupakan program kerja sama antara Pemprov DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jakarta per Juli 2025, rencana panjang tanggul normalisasi Ciliwung mencapai 33,69 kilometer (km). Dari total rencana itu, sebanyak 17,14 km tanggul telah dinormalisasi dan 16,55 km belum dinormalisasi.

Dalam normalisasi itu, akan ada 14 lokasi prioritas pembebasan lahan hingga 2027, yaitu Kebon Manggis, Kampung Melayu, Bidara Cina, Manggarai, Bukit Duri, Kebon Baru, Cawang, Cililitan, Balekambang, Gedong, Pengadegan, Rawajati, Pejaten Timur dan Tanjung Barat. Sementara empat lokasi yang telah ditetapkan adalah Cawang, Cililitan, Pengadegan dan Rawajati.

Pada Mei lalu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Ika Agustin Ningrum, menyebut pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp98 miliar untuk proyek itu. 

Anggaran tersebut, imbuhnya, berpotensi bertambah seiring pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2025 bersama DPRD DKI. "Kemungkinan akan kita tambah (anggarannya) dan progres pertama yang akan kita laksanakan ada di segmen Pengadegan," ujar Ika. (Ant/P-2)