Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
POLITIK dinasti tengah hangat dibicarakan berbagai kalangan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Garda Pemuda NasDem Prananda Surya Paloh menekankan bahwa masyarakat harus menilai dari kemampuan atau kapabilitasnya, bukan dari nama keluarganya.
"Di tengah maraknya isu politik dinasti, saya ingin memberikan klarifikasi. Apakah memang politik dinasti itu salah atau betul? Ya, jawabannya ambigu, tidak ada yang tahu. Silakan kita balikkan ke masyarakat yang menilai," kata Prananda di Yogyakarta, Selasa (20/5) malam.
Prananda mengungkap Partai NasDem lebih mengutamakan spirit meritokrasi. Menurutnya, semua orang memiliki kesempatan yang sama.
"Di dalam NasDem ini, spirit meritokrasi, spirit siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih berhak tentu diutamakan. Jadi, Partai NasDem ini mempunyai rasa mungkin dinasti, tetapi secara roda organisasi, meritokrasi dan kesempatan yang sama bagi semua," ujarnya.
Ketua Umum Garda Pemuda NasDem itu juga menyebut bahwa Partai NasDem bukan partai eksklusif. Partai NasDem terbuka bagi semua golongan.
"Bisa dilihat dari pola perekrutmen caleg dari 2014, 2019, sampai dengan 2024 kemarin. Kita menerima semua golongan dengan tangan terbuka," pungkasnya. (Z-1)
Gerindra merespons penunjukan Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai serta Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan dinilai menabrak prinsip meritokrasi.
Irjen Pol Dedi Prasetyo menguraikan dengan jelas bagaimana meritokrasi dapat diterapkan secara efektif guna meningkatkan kualitas dan kinerja SDM Polri.
CALON presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan pemerintahan tidak boleh menggunakan fenomena orang dalam (ordal). Penempatan pejabat publik harus berdasarkan meritokrasi.
Lantas apa itu meritokrasi? Berikut penjelasannya.
Survei Curator Nagara Institute dan Sosiolog, Sulfikar Amir, menerangkan ada 44,17% pemilih tak masalah jika kandidat Pemilu dan Pilkada berasal dari politik dinasti.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menurun di masa akhir kepemimpinannya akibat persoalan negatif.
Istana mengingatkan agar semua pihak tetap harus menjaga kondusifitas agar kepentingan publik dan roda ekonomi tidak terganggu.
REZIM pemilu dan pilkada di Tanah Air masih memberikan ruang bagi pelanggengan politik dinasti. Pada Pilkada Serentak 2024 nanti, politik dinasti pun berpotensi muncul
Narasi Asian Values yang seolah memaklumi atau mewajarkan praktik politik dinasti dengan dalih ada nilai-nilai ketimuran itu kini ramai diperbincangkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved