Dominasi Kebijakan Pusat Dipandang Sempitkan Ruang Gerak Otonomi

RATUSAN bupati dari seluruh penjuru Nusantara berkumpul di Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026, Minggu (18/1) malam.

Momentum strategis ini tidak hanya jadi ajang silaturahmi, melainkan panggung krusial bagi daerah untuk menyuarakan keberatan dominasi kebijakan pusat yang dinilai kian menyempitkan ruang gerak otonomi.

Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan kegelisahan kolektif soal masa depan otonomi daerah dan memotret adanya tren sentralisasi terselubung yang terjadi dalam satu dekade terakhir.

Baca juga : Penyusunan "Grand design" Otda Sikapi 337 Usulan Pemekaran

Bursah, yang menjabat Bupati Lahat menekankan tanpa kabupaten yang kokoh, pilar kebangsaan Indonesia bakal goyah. Ia mengingatkan kembali spirit UU No 32/2004 yang memberikan marwah lebih besar kepada daerah dibandingkan dengan regulasi yang ada saat ini.

"Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan. Namun, belakangan ini kita melihat kebijakan nasional seolah menarik kembali kendali ke Jakarta. Jika daerah terus dikurangi kewenangannya, terutama dalam pengelolaan fiskal, kita seolah mengabaikan potensi komplikasi sosial-politik di masa depan," tegas Bursah.

Ia menyoroti instrumen fiskal pusat sering tak sinkron dengan kebutuhan riil masyarakat di pedesaan. Menurutnya, kebijakan kucuran dana likuiditas ke sektor perbankan yang mencapai ratusan triliun rupiah berdampak minim pada peningkatan daya beli di tingkat lokal. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.

Baca juga : Pelaksanaan Otonomi Daerah Dinilai Semakin Mundur dan Jauh dari Tujuan Pembentukannya

"Kita tidak boleh membiarkan Indonesia terus berjalan dalam kegelapan tanpa roadmap pembangunan daerah yang jelas. Keadilan fiskal bukan hanya soal angka-angka di APBN, tapi soal menghargai kedaulatan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jika pusat tetap bersikeras pada pola sentralistik, visi Indonesia Emas 2045 hanyalah fatamorgana. Mari kita kembalikan kekuatan bangsa ini mulai dari kabupaten," ujarnya.

Di tengah upaya penguatan kedaulatan tersebut, Rakernas XVII ini juga menjadi ruang kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dengan mitra strategis. 

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) hadir memberikan dukungan penuh dengan mengajak pemerintah kabupaten berperan aktif dalam program-program strategis nasional. Inisiatif ini mencakup Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), riset, beasiswa sawit, hingga pengembangan SDM. 

Tidak hanya menyasar sektor perkebunan, BPDP juga memperluas sinergi pada aspek kesehatan melalui penanganan stunting, ketahanan pangan, hingga promosi Minyak Makan Merah yang menjadi harapan baru bagi ekonomi kerakyatan di daerah.

Selaras dengan semangat modernisasi, Bank Tabungan Negara (BTN) turut mempertegas komitmennya melalui tindak lanjut kesepakatan dengan Apkasi untuk mendukung sektor UKM di daerah. Di antaranya, peluncuran Digikab by Bale, platform transformasi digital kabupaten. 

Program ini untuk mengakselerasi perkembangan daerah melalui penguatan teknologi dan solusi digital yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan publik sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat kabupaten.

Sebagai kado seperempat abad organisasi, Apkasi meluncurkan buku 25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten. Buku ini merangkum berbagai terobosan inovatif di sektor pelayanan publik, tata kelola pemerintahan (good governance), hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lahir justru dari adanya keterbatasan di daerah.

"Buku ini jawaban atas stigma bahwa daerah hanya bisa meminta dana. Kami dokumentasikan praktik cerdas ini agar dapat direplikasi secara nasional. Kami ingin menunjukkan di tengah gempuran kebijakan yang sentralistik, kreativitas bupati di daerah tetap menyala demi melayani rakyat," jelas Bursah.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas'ud mengingatkan ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) harus mulai dikurangi dengan cara menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif.

"Jangan lagi kita mengandalkan sumber daya alam ekstraktif. Tambang akan habis, hutan bisa gundul. Masa depan kita ada pada mutu SDM yang bisa mengelola ekonomi hijau dan ekonomi biru. Peran Apkasi penting menyatukan bupati agar kebijakan nasional memihak pada keberlanjutan lingkungan dan daya saing manusia," ujar Gubernur Kaltim itu.

Rudy juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi menjadi jembatan strategis, bukan penghambat birokrasi, melainkan sebagai akselerator yang menghubungkan aspirasi kabupaten dengan kebijakan di tingkat pusat.
Sebagai tuan rumah sekaligus Dewan Penasehat Apkasi wilayah Kepri, Gubernur Ansar Ahmad mengajak para bupati menjadikan Rakernas ini sebagai titik balik penguatan sinergi. Ia berharap para delegasi dapat menikmati potensi wisata bahari dan kuliner Batam sebagai inspirasi daerah bisa bangkit melalui sektor jasa dan pariwisata yang kuat.

Pada kesempatan itu, Apkasi turut memberi santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di wilayah Batam. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara kolektif oleh Ketua Umum Apkasi, Gubernur Kepri, Ketua APPSI, serta jajaran Dewan Pengurus Harian Apkasi.(H-2)