Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

Ultimatum Prabowo untuk Pejabat Tak Sanggup Kerja: Lebih Baik Mundur sebelum Dipecat

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas

108.869 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Mayoritas Eksekutif

Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.

Baleg Jelaskan Tatib DPR bukan Mencopot Pejabat, tapi Evaluasi Berkala

DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden

100 Hari Pemerintahan, Prabowo: Seorang Menteri Harus Mengabdi pada Negara

PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)

Ini Penyebab Angka Golput Naik Signifikan di 7 Provinsi Besar

PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024

KPK Periksa Pejabat Kena OTT di Pekanbaru

KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.

25 Tahun Desentralisasi di Indonesia, Pemerintah Pusat Makin Mendominasi Daerah

Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,

Pembangunan Daerah Perlu Otonomi Daerah yang Lebih Luas

Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat. 

Dirjen Otonomi Daerah Sebut Perlu Penguatan Desentralisasi pada Program Strategis Nasional

DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

Dampak Otonomi Daerah belum Maksimal dan Harus Terus Dievaluasi

Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.

Otonomi Daerah Ajang Refleksi dan Evaluasi Pemerintah Pusat dan Daerah

Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.

Pakar Sebut 29 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kondisinya Semakin Mundur

Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum. 

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting