Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

Bencana Sumatra dan Pejabat Negara yang Dinilai Nirempati

Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.

Ultimatum Prabowo untuk Pejabat Tak Sanggup Kerja: Lebih Baik Mundur sebelum Dipecat

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas

108.869 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Mayoritas Eksekutif

Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.

Baleg Jelaskan Tatib DPR bukan Mencopot Pejabat, tapi Evaluasi Berkala

DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden

100 Hari Pemerintahan, Prabowo: Seorang Menteri Harus Mengabdi pada Negara

PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)

Ini Penyebab Angka Golput Naik Signifikan di 7 Provinsi Besar

PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024

Wacana Pilkada tak Langsung Jadi Ancaman untuk Demokrasi Lokal

Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.

KPPOD Dorong Desentralisasi Asimetris, Sesuaikan Kewenangan dan Anggaran dengan Kapasitas Daerah

Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.

Daerah Otonom Baru, Kesejahteraan Rakyat Kerap Tertinggal

Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.

BRIN: Pilkada Lewat DPRD Berisiko Picu Politik Uang Lebih Mahal

Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.

25 Tahun Otonomi Daerah, KPPOD Soroti Tren Resentralisasi dan Desak Revisi UU Pemda

KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.

Dominasi Kebijakan Pusat Dipandang Sempitkan Ruang Gerak Otonomi

Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia