NEWSTICKER

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

Akmal Fauzi

08/4/2024 05:30

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik — Direktur KPPOD Herman N. Suparman.(ANTARA/Boyke Ledy Watra)

SEJUMLAH kepala daerah membatalkan pelantikan mutasi pejabat di daerah. Pasalnya, pelantikan pejabat dilakukan melewati tenggat enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 22 September.

Pakar otonomi daerah yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, kemarin, menilai ketidakcermatan atas tenggat itu akhirnya membatalkan pejabat di daerah yang telanjur dilantik. "Bisa saja karena ada kepentingan politik, kepala daerah mau coba mutasi orang agar membantu mereka mendapatkan suara. Tapi karena tidak tahu atau tidak cermat, akibatnya batal," kata dia.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/lampaui-tenggat-batalkan-kepentingan-politik

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

Bencana Sumatra dan Pejabat Negara yang Dinilai Nirempati
02/12/2025 22:16
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
Ultimatum Prabowo untuk Pejabat Tak Sanggup Kerja: Lebih Baik Mundur sebelum Dipecat
02/6/2025 11:20
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas
108.869 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Mayoritas Eksekutif
06/3/2025 17:58
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
Baleg Jelaskan Tatib DPR bukan Mencopot Pejabat, tapi Evaluasi Berkala
06/2/2025 17:34
DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden
100 Hari Pemerintahan, Prabowo: Seorang Menteri Harus Mengabdi pada Negara
22/1/2025 17:23
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
Ini Penyebab Angka Golput Naik Signifikan di 7 Provinsi Besar
04/12/2024 17:30
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
Dominasi Kebijakan Pusat Dipandang Sempitkan Ruang Gerak Otonomi
19/1/2026 14:40
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Desentralisasi dalam Bingkai Pancasila
02/1/2026 15:51
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Kawal Marwah Otonomi, Sinergi Pusat-Daerah dan Keadilan Fiskal Perlu Ditata
30/12/2025 19:05
Menindaklanjuti imbauan Mendagri, Apkasi memobilisasi gotong royong dari pemerintah kabupaten anggota, mitra kerja, hingga masyarakat untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Ketua DPD RI: GKR Hemas Buktikan Pena Juga Bisa Jadi Alat Perjuangan Politik
31/10/2025 04:51
Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin puji GKR Hemas lewat peluncuran buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI” yang menegaskan semangat keadilan daerah dan intelektual.
Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas: Perjuangan DPD RI Adalah Jalan Panjang Menjaga Keadilan Daerah
31/10/2025 04:47
GKR Hemas tegaskan perjuangan memperkuat DPD RI demi keadilan daerah saat meluncurkan buku “Refleksi Dua Dekade DPD RI” di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Pengurangan Struktur Pemerintahan Daerah
03/9/2025 05:00
Pada 16 Juni 2025, Vietnam mengadopsi amendemen konstitusi yang bersejarah.