NEWSTICKER

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

Akmal Fauzi

08/4/2024 05:30

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik — Direktur KPPOD Herman N. Suparman.(ANTARA/Boyke Ledy Watra)

SEJUMLAH kepala daerah membatalkan pelantikan mutasi pejabat di daerah. Pasalnya, pelantikan pejabat dilakukan melewati tenggat enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 22 September.

Pakar otonomi daerah yang juga mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, di Jakarta, kemarin, menilai ketidakcermatan atas tenggat itu akhirnya membatalkan pejabat di daerah yang telanjur dilantik. "Bisa saja karena ada kepentingan politik, kepala daerah mau coba mutasi orang agar membantu mereka mendapatkan suara. Tapi karena tidak tahu atau tidak cermat, akibatnya batal," kata dia.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/lampaui-tenggat-batalkan-kepentingan-politik

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Riky Wismiron

Berita Lainnya

Ultimatum Prabowo untuk Pejabat Tak Sanggup Kerja: Lebih Baik Mundur sebelum Dipecat
02/6/2025 11:20
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas
108.869 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Mayoritas Eksekutif
06/3/2025 17:58
Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.
Baleg Jelaskan Tatib DPR bukan Mencopot Pejabat, tapi Evaluasi Berkala
06/2/2025 17:34
DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden
100 Hari Pemerintahan, Prabowo: Seorang Menteri Harus Mengabdi pada Negara
22/1/2025 17:23
PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)
Ini Penyebab Angka Golput Naik Signifikan di 7 Provinsi Besar
04/12/2024 17:30
PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024
KPK Periksa Pejabat Kena OTT di Pekanbaru
02/12/2024 21:50
KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.
25 Tahun Desentralisasi di Indonesia, Pemerintah Pusat Makin Mendominasi Daerah
11/6/2025 19:10
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
Pembangunan Daerah Perlu Otonomi Daerah yang Lebih Luas
26/5/2025 21:15
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
Dirjen Otonomi Daerah Sebut Perlu Penguatan Desentralisasi pada Program Strategis Nasional
20/5/2025 13:02
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Dampak Otonomi Daerah belum Maksimal dan Harus Terus Dievaluasi
14/5/2025 15:30
Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.
Otonomi Daerah Ajang Refleksi dan Evaluasi Pemerintah Pusat dan Daerah
13/5/2025 11:52
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
Pakar Sebut 29 Tahun Pelaksanaan Otonomi Daerah, Kondisinya Semakin Mundur
27/4/2025 12:13
Dikatakan selama dua dekade ini, lebih dari 400 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah terkena kasus hukum.