Berita Terbaru Pejabat Negara Hari Ini

Ultimatum Prabowo untuk Pejabat Tak Sanggup Kerja: Lebih Baik Mundur sebelum Dipecat

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas

108.869 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Mayoritas Eksekutif

Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.

Baleg Jelaskan Tatib DPR bukan Mencopot Pejabat, tapi Evaluasi Berkala

DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden

100 Hari Pemerintahan, Prabowo: Seorang Menteri Harus Mengabdi pada Negara

PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)

Ini Penyebab Angka Golput Naik Signifikan di 7 Provinsi Besar

PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024

KPK Periksa Pejabat Kena OTT di Pekanbaru

KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.

KPK OTT Pejabat Negara di Pekanbaru

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, upaya paksa terhadap penyelenggara negara di Pekanbaru. 

KIPP Ungkap Politik Uang Juga Sasar Penyelenggara Pilkada 2024

KOMITE Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyoroti pelanggaran Pilkada 2024 yang terjadi jelang maupun saat hari pemungutan suara. Salah satu pelanggaran itu adalah praktik politik uang.

Pengamat Dorong Ada Sanksi Pidana untuk Pejabat yang Tidak Melapor Harta Kekayaan

Dari 108 pejabat dalam Kabinet yang terdiri 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wakil Menteri, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri, baru 10 pejabat yang berkonsultasi kepada KPK. 

PP Muhammadiyah: Masyarakat Harus Bisa Jadi Kontrol Sosial bagi Kinerja Pejabat

Pemimpin baik elite politik, pejabat negara pada kementerian dan lembaga, hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjaga moralitas dan etika sebagai pelayan publik.

Pakar Tata Negara: Perlu Ada Pembenahan Serius Dalam Rekrutmen Pejabat Negara

PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.

KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tidak Benar Dalam Melaporkan LHKPN

KPK menduga banyak penyelengara negara tak benar dalam menyampaikan LHKPN

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.

Meski Terlambat, KPK Minta Pejabat Negara Segera Serahkan Laporan Harta Kekayaan

KPK meminta para pejabat negara untuk segera mengumpulkan LHKPN, meskipun telah terlambat, dengan batas akhir pada 31 Maret 2024. 

Hindari Gratifikasi, KPK Larang Pejabat Negara Terima Bingkisan Lebaran

KPK melarang pejabat negara menerima bingkisan Lebaran atau Idul Fitri, Penerimaan bingkisan Lebaran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi.

Timnas Amin Sebut Pejabat Negara sedang Jadi Pemadam Kebakaran Imbas Lonjakan Harga Beras

Pejabat dinilai tengah menjadi pemadam kebakaran untuk meredakan isu melonjaknya harga beras.

159 Instansi Pemerintahan Serahkan LHKPN, Pemprov Kalbar dan Kepri Paling Patuh

PENGISIAN laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik 2023 sudah dimulai. Sudah ada 159 instansi pemerintahan yang menyerahkan LHKPN.

Bawaslu Peringatkan Menteri yang Berpihak, Diminta Segera Cuti

BAWASLU memperingatkan menteri-menteri yang menampilkan keberpihakannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menteri yang bagian dari kampanye salah satu paslon diminta untuk cuti.

Jokowi di Antara Chief dan ‘Thief’ of State

Baru-baru ini, pakar ilmu politik Ikrar Nusa Bhakti dalam sebuah dialog di TV mengatakan, politik di negeri ini sudah masuk kategori disgusting, bukan lagi interesting, bukan pula amusing.

Menteri Sibuk Kampanye, Harga Pangan Masih Tinggi

PEMILU kian dekat, sejumlah pejabat negara yang merupakan anggota atau pimpinan partai politik sibuk kampanye. Banyak persoalan yang mesti diselesaikan, salah satunya harga pangan.

Solidaritas Lintas Iman: Pilar Moderasi di Tengah Konflik

Menuju HUT ke-80 RI:  Beasiswa Santri, Investasi Indonesia Emas 2045

Mengapa Indonesia Gagal di U-23?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia