Berita Terbaru Pejabat Negara Hari Ini

Ultimatum Prabowo untuk Pejabat Tak Sanggup Kerja: Lebih Baik Mundur sebelum Dipecat

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pejabat negara agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. ia tidak akan segan menindak tegas

108.869 Pejabat Belum Lapor LHKPN, Mayoritas Eksekutif

Pejabat di sektor eksekutif paling banyak belum menyerahkan LHKPN. Total, ada 81.344 dari total 333.734 penyelenggara negara.

Baleg Jelaskan Tatib DPR bukan Mencopot Pejabat, tapi Evaluasi Berkala

DPR sebatas mengevaluasi dan merekomendasikan terkait hasil evaluasi tersebut ke instansi yang berwenang. Bisa Mahkamah Agung (MA) bahkan Presiden

100 Hari Pemerintahan, Prabowo: Seorang Menteri Harus Mengabdi pada Negara

PRESIDEN Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, (22/1)

Ini Penyebab Angka Golput Naik Signifikan di 7 Provinsi Besar

PENELITI sekaligus Direktur Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Network DJA, Adjie Alfaraby memaparkan data golongan putih (golput) yang mengalami kenaikan pada Pilkada 2024

KPK Periksa Pejabat Kena OTT di Pekanbaru

KPK menangkap pejabat negara dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pekanbaru, Riau, Senin (2/12). Mereka yang terjaring kini tengah diperiksa penyidik.

KPK OTT Pejabat Negara di Pekanbaru

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, upaya paksa terhadap penyelenggara negara di Pekanbaru. 

KIPP Ungkap Politik Uang Juga Sasar Penyelenggara Pilkada 2024

KOMITE Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyoroti pelanggaran Pilkada 2024 yang terjadi jelang maupun saat hari pemungutan suara. Salah satu pelanggaran itu adalah praktik politik uang.

Pengamat Dorong Ada Sanksi Pidana untuk Pejabat yang Tidak Melapor Harta Kekayaan

Dari 108 pejabat dalam Kabinet yang terdiri 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wakil Menteri, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri, baru 10 pejabat yang berkonsultasi kepada KPK. 

PP Muhammadiyah: Masyarakat Harus Bisa Jadi Kontrol Sosial bagi Kinerja Pejabat

Pemimpin baik elite politik, pejabat negara pada kementerian dan lembaga, hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjaga moralitas dan etika sebagai pelayan publik.

Pakar Tata Negara: Perlu Ada Pembenahan Serius Dalam Rekrutmen Pejabat Negara

PROFESOR Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Ni'matul Huda mengatakan harus ada pembenahan yang serius di dalam hal rekrutmen pejabat negara.

KPK Duga Banyak Penyelenggara Negara Tidak Benar Dalam Melaporkan LHKPN

KPK menduga banyak penyelengara negara tak benar dalam menyampaikan LHKPN

Lampaui Tenggat Batalkan Kepentingan Politik

Ada kecenderungan mutasi pejabat di daerah untuk mengamankan pilkada sesuai garis kebijakan pejabat yang mengangkat mereka.

Meski Terlambat, KPK Minta Pejabat Negara Segera Serahkan Laporan Harta Kekayaan

KPK meminta para pejabat negara untuk segera mengumpulkan LHKPN, meskipun telah terlambat, dengan batas akhir pada 31 Maret 2024. 

Hindari Gratifikasi, KPK Larang Pejabat Negara Terima Bingkisan Lebaran

KPK melarang pejabat negara menerima bingkisan Lebaran atau Idul Fitri, Penerimaan bingkisan Lebaran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi.

KPK Sebut Ada Pejabat tak Jujur LHKPN jadi Pembantu Presiden

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masih sering disepelekan oleh pejabat.

Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan Tinggi jika Pejabat Negara tak Netral

DUGAAN ketidaknetralan pejabat negara, termasuk presiden dan wakil presiden, dalam kontestasi Pemilu 2024 berpotensi meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan

Pejabat Negara di Koalisi Indonesia Maju Harus Mundur

PENGGUNAAN fasilitas negara dan pengabaian terhadap tugas sebagai pejabat negara berpotensi terjadi atau dilakukan oleh sejumlah pejabat negara yang aktif dalam kegiatan mendukung capres.

Pejabat Negara di Koalisi Prabowo Sebaiknya Mengundurkan Diri

PARA pejabat negara yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), gabungan partai politik pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Mantan Dirut Pindad Silmy Karim Ditunjuk Jadi Dirjen Imigrasi 

Mantan Direktur Pindad Silmy Karim ditunjuk sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) definitif Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Iran Bantah Gencatan Senjata: Standar Ganda AS dalam Krisis Diplomasi Global, Saatnya Indonesia Bicara

Momentum Kepemimpinan Ijeck di Golkar Sumut: Sebuah Refleksi dari Aktivis Pemuda

Transformasi Minat dan Perilaku Masyarakat terhadap Investasi Emas di Era Digitalisasi dan Ketidakpastian Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting