PP Muhammadiyah: Masyarakat Harus Bisa Jadi Kontrol Sosial bagi Kinerja Pejabat

SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan bahwa para pemimpin baik elite politik, pejabat negara pada kementerian dan lembaga, hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan menjaga moralitas dan etika sebagai pelayan publik.

Para pejabat hendaknya berusaha menjadi teladan bagi masyarakat dengan memegang teguh janji, amanah serta kesadaran, keteguhan dan iman bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan, hukum, keluarga, bangsa, dan negara,” jelasnya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Senin (8/7).

Mengenai berbagai kasus pelanggaran etika dan moral serta hukum yang melibatkan pejabat negara, Abdul mengajak agar semua pemimpin dapat kembali merefleksikan arti penting tugas dan kewajiban mereka dalam mengemban jabatan.

Baca juga : Sidang Pendapat Rakyat Harapkan Putusan MK yang Berpihak pada Etika dan Moral Kenegaraan

“Saya prihatin dengan terungkapnya kasus asusila dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para pejabat negara. Saya khawatir, terbongkarnya perbuatan asusila dan pelanggaran hukum itu bukan sebatas kasus, tetapi justru merupakan puncak gunung es dari kelaziman yang sesungguhnya sudah jamak terjadi. Semoga saja kekhawatiran saya tidak terbukti,” tuturnya.

Ia juga kembali mengingatkan para pejabat untuk mengedepankan keteladanan dan jangan terlena dengan kekuasaan dan gemerlap harta sehingga menghalalkan segala cara.

“Keteladanan jauh lebih kuat, sangat menentukan dan berpengaruh dalam kepemimpinan dibandingkan dengan retorika dan gemerlap harta,” ungkapnya.

Abdul menilai bahwa kasus asusila dan amoral terjadi karena lemahnya penegakan hukum dan kewenangan yang sangat besar yang mereka miliki, sehingga ia mendorong agar masyarakat terus melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pejabat dan para penegak hukum dapat berdiri di tengah untuk mengontrol berbagai kepentingan bukan justru terlibat dalam kepentingan.

“Jika begitu terlibat dalam kepentingan maka mereka dengan mudah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, hukum dan etika harus ditegakkan. Diperlukan kontrol yang lebih kuat dan sanksi sosial serta moral oleh masyarakat,” jelasnya. (Dev/Z-7)