KIPP Ungkap Politik Uang Juga Sasar Penyelenggara Pilkada 2024

KOMITE Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menyoroti pelanggaran Pilkada 2024 yang terjadi jelang maupun saat hari pemungutan suara. Salah satu pelanggaran itu adalah praktik politik uang.

Peneliti KIPP Brahma Aryana menyebut, politik uang mendominasi di sejumlah daerah. Bahkan, ia mengungkap bahwa politik uang juga menyasar ke penyelenggara pilkada tingkat bawah, bukan hanya kepada pemilih.

"Praktik money politics tersebut terjadi karena dampak dari ketidaknetralan penyelenggara negara, menyasar pada penyelenggara pemilu tingkat bawah," terangnya, Rabu (27/11).

Meski secara umum berjalan cukup kondusif, KIPP mengatakan keterlibatan penyelenggara negara pada Pilkada 2024 relatif masif. Keterlibatan ASN, pejabat negara yang tidak mengindahkan etika dan netralitas, serta pengerahan kepala desa dinilai sebagai hal lumrah yang terjadi selama penyelenggaraan Pilkada 2024.

Di sisi lain, partisipasi pemilih dinilai rendah, baik kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan pantauan KIPP di Jakarta, Brahma mengatakan kehadiran pemilih di sejumlah TPS hanya setengah dari daftar pemilih tetap. Ia berpendapat rendahnya partisipasi itu ditengarai karena kurang profesionalnya penyelenggara pilkada, baik KPU maupun Bawaslu.

"Partisipasi tinggi saja tidak menjamin akan berbanding lurus dengan kualitas, apalagi jika partisipasi menurun," pungkasnya. (Tri/M-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi