Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang pejabat negara menerima bingkisan Lebaran atau Idul Fitri, Penerimaan bingkisan Lebaran tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi. Bingkisan dari pihak swasta harus dihindari, terutama kalau berhubungan dengan pekerjaan dan jabatannya di lembaga negara.
Larangan tersebut dituangkan KPK dalam surat edaran. Surat edaran tersebut setiap tahun dikeluarkan KPK jelang idul Fitri. Pejabat juga diharapkan tidak meminta tunjangan hari raya (THR) ke pihak swasta.
“KPK mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024,” kata Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kidung di Jakarta, Rabu, 26 Maret 2024.
Baca juga : KPK: Pejabat Dilarang Terima Hadiah THR Lebaran
“Permintaan dana dan atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang,” ucap Ipi.
Permintaan THR jelang Idul Fitri berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di masa mendatang. Selain itu, kata Ipi, tindakan tersebut juga melanggar kode etik dan berpotensi dipidana.
Pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun badan usaha milik negara, dan daerah diminta melarang anak buahnya membawa fasilitas kantor untuk kepentingan idul Fitri. Sebab, kata Ipi, alat kantor bukan dibeli untuk kepentingan pribadi.
Baca juga : KPK Terima 373 Laporan Gratifikasi Selama Idulfitri, Totalnya Rp240 Juta
“Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan,” ujar Ipi.
Seluruh pimpinan lembaga negara juga diharap menjadi pelopor dalam penolakan penerimaan gratifikasi jelang idul Fitri. Jika tidak bisa menolak, pejabat diminta segera melapor ke KPK.
“Jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima,” tutur Ipi.
(Z-9)
DI tengah euforia berlakunya PP No 44 Tahun 2024 terkait dengan peningkatan kesejahteraan hakim, tiba-tiba muncul kasus yang memalukan oleh sejumlah oknum hakim.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa menentukan ada tidaknya gratifikasi yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep.
Pejabat yang menerima parsel sebelum ataupun sesudah lebaran dikategorikan menerima gratifikasi
Bagi para ASN yang terlanjur menerima bingkisan lebaran maupun yang telah menolak harap untuk segera melaporkan hal tersebut ke Unit Pengendalian Grativikasi (UPG) Pemprov DKI.
Menurut Yusri, berdasarkan keterangan saksi ahli, perbuatan pidana dalam peristiwa itu tidak sempurna dan tidak masuk dalam unsur-unsur yang dipersangkakan.
Dalam rekaman berdurasi 12 menit itu, disebutkan setiap siswa titipan di SMAN 4 dipungut dana Rp20 juta-Rp30 juta.
Tradisi memberikan hampers jelang Idul Fitri menjadi populer, terutama di media sosial. Tren ini bisa positif atau bisa menjadi beban?
Festival Ramadhan tahun ini bukan hanya tentang pembagian bingkisan semata, tetapi juga tentang semangat kolaborasi yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
PEREMPUAN Bangsa membagikan bingkisan lebaran berupa paket sembako kepada 250 Porter Stasiun Gambir.
MENJELANG Hari Raya Idul Fitri 1442 H, Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Ami) membagikan Paket Lebaran untuk Porter atau kuli panggul Pasar Tanah Abang, Rabu (12/5).
Korpri Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyerahkan bingkisan sembako kepada seluruh ASN dan staf di lingkungan Setjen DPD RI.
Pembagian parcel ini juga memperlihatkan makna kesetaraan di MGN karena semua karyawan dari berbagai posisi dan jabatan mendapatkan porsi parsel yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved