Berita Terbaru Otonomi Daerah Hari Ini

Apkasi Kembali Gelar Pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2023

Sutan Riska mengajak para putri milenial yang tersebar di pelosok daerah kabupaten untuk mengikuti POI 2023 guna menunjukkan bakat dan talenta yang dimiliki.

64,5% Publik Puas atas Kinerja PJ Gubernur DKI, Kepemimpinan Heru Dinilai Efektif dan Efisien

PENGAMAT dari GMT Institute Agustinus Tetiro menilai, kepuasan publik mencapai 64,5% terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merupakan sebuah prestasi.

Otda Memberi Dampak Positif bagi Pembangunan Daerah

Diharapkan Hari Otda ke-27 bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di daerah.

6 Penyebab Tidak Meratanya Dokter di Daerah

WAKIL Ketua Umum II Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI ), Mahesa Paranadipa Maikel menilai penyebab tidak meratanya dokter di daerah karena enam hal. Apa sajakah itu?

Ada KTT ASEAN di Jakarta, Pameran Apkasi Otonomi Expo 2023 Pindah ke ICE BSD

Perpindahan tempat dilakukan Apkasi sebagai bentuk dukungan pada pelaksanaan kegiatan kenegaraan yang tentunya memiliki urgensi lebih tinggi.

Pengertian dan Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi

Sentralisasi wewenang berarti kekuatan perencanaan dan pengambilan keputusan secara eksklusif berada di tangan manajemen puncak.

BSKDN Sebut Jumlah Daerah Inovatif Terus Meningkat

Penentuan nilai pemenang IGA didasarkan dari hasil presentasi dan validasi lapangan yang dilaksanakan melalui mekanisme sidang tim penilai.

Omnibus Law Dinilai Gerogoti Kewenangan Daerah

UNDANG Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dinilai telah mengamputasi kewenangan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah.

Warga Diaspora Optimis Lembata Mampu Mandiri, Ini Syaratnya

PADA era Indonesia Emas 2045 dan 50 tahun Otonomi nanti, Lembata harus berani menarget kemandirian fiskal. Tidak terus bergantung pada dana transfer dari Pusat.

Buku Lembata Dalam Pergumulan Sejarah dan Otonominya Diluncurkan

PERINGATAN HUT Otonomi Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ke-23 tahun 2022, diisi acara launching buku "Lembata Dalam Pergumulan Sejarah & Perjuangan Otonominya".

Rakornas Bapemperda Harap Produk Hukum Jawab Kebutuhan Lokal

Rakornas bertujuan membangun kolaborasi dengan mengajak partisipasi seluruh peserta melakukan penajaman dan penyelarasan pembentukan perda dengan peraturan perundang-undangan.

Pemprov Papua Lakukan Pendampingan Untuk Tiga DOB

Pemprov Papua akan melakukan pendampingan dan dukungan fasilitas dan anggaran agar tiga DOB dapat berjalan maksimal

Arti Otonomi Daerah, Tujuan, dan Prinsip

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang atau kekuasaan untuk pemerintah daerah oleh pemerintah pusat untuk menentukan dan melakukan fungsi pemerintahan.

SDM Anak Papua Harus Berperan Bangun DOB

Mahasiswa Papua bertekad maju dan giat belajar untuk membangun Papua. Sekaligus mendukung percepatan pembangunan Papua lewat Daerah Otonomi Baru

Lambatnya Penyerapan Anggaran Daerah

MASALAH lambatnya penyerapan dana daerah merupakan isu yang senantiasa muncul setiap evaluasi penyerapan anggaran daerah, utamanya di triwulan akhir setiap tahun.  

Soal Perppu Pemilu, Kemendagri: Masih Proses Identifikasi

Imran membeberkan bahwa proses identifikasi urgensitas dan mapping isu krusial sedang berjalan. Maklum, tak semua setuju dengan adanya DOB Papua.

Kemendagri Minta Pemda Buat Kebijakan Berbasis Riset

dengan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, riset bisa menjadikan pelayanan publik lebih baik, responsif, dan efisien.

Mendagri Harap Semua Pihak Menerima Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa penyusunan RUU ini telah melalui proses panjang, termasuk menjaring aspirasi masyarakat.

DPR, DPD dan Pemerintah Setujui Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua

Dalam rapat mendengarkan keputusan mini fraksi Komisi II DPR bersama pemerintah dan DPD, Selasa (28/6) Ahmad menekankan pemekaran ini menjadi cara penyelesaian masalah di Papua.

Pemerintah dan DPR Diminta Putuskan Keikutsertaan Daerah Pemekaran pada Pemilu

Titi lebih jauh menjelaskan, alokasi kursi dan jumlah daerah pemilihan (dapil) pada pemilu telah dikunci dalam lampiran Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilu.

Manusia Rohani

Menjaga Arah dan Nilai NU Harvest Maslaha

Perdamaian, antara Kekuatan Koersif Negara dan Kesadaran Kolektif

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia