Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEBIJAKAN otonomi daerah (otda) yang diterapkan pemerintah sejak tiga dasawarsa terakhir dinilai mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Keberhasilan otda ditandai dengan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Hal itu ditegaskan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-27 di Banjarbaru, Rabu (3/5).
"Percepatan pembangunan yang ditandai dengan peningkatan IPM adalah salah satu tanda bahwa otda mempunyai dampak positif. Serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah," tutur Sahbirin.
Baca juga: Investasi Peternakan di Lahan Rawa Kalsel Dinilai Menjanjikan
Sahbirin juga berharap agar Hari Otda ke-27 bisa menjadi momentum untuk memperkuat komitmen, koordinasi, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di daerah. Termasuk kesiapan Kalsel dalam menghadapi pembangunan IKN.
Dalam beberapa tahun terakhir grafik indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel terus meningkat dari 69,05 pada 2016 menjadi 71,28 pada 2021. "Salah satu prioritas utama pembangunan Kalsel adalah peningkatan sumber
daya manusia," ujarnya.
Sementara terkait Hardiknas, Sahbirin menekankan pentingnya perwujudan mutu pendidikan melalui merdeka belajar, agar Indonesia melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan.
Baca juga: Hujan Bantu Kalsel Terhindar dari Karhutla
Hal serupa juga dikemukakan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina. Mutu pendidikan dapat diwujudkan dengan peningkatan SDM tenaga didik serta fasilitas belajar seperti ruang kelas. Data Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyebutkan ada 1.258 ruang kelas mengalami kerusakan ringan hingga rusak berat. (Z-6)
Sahbirin juga sampai saat ini belum dipanggil KPK. Padahal, pihak berperkara lainnya dalam kasus dugaan suap tiga proyek di Kalsel sudah masuk tahap persidangan.
KPK juga diperintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memanggil dia dulu.
KPK sedang memperkuat bukti untuk menjadikan mantan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor alias Paman Birin sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa.
Saat ini, baru kaki tangan pria yang akrab dipanggil Paman Birin yang diproses hukum.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor. Status tersangka untuknya dalam kasus suap tiga proyek dicabut.
Presiden Prabowo Subianto bakal melantik Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan yang akan menggantikan Sahbirin Noor.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved