KPK tak Bertaji untuk Jerat Sahbirin Noor 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah maksimal dalam mengusut kasus dugaan rasuah berupa pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara di Kalimantan Selatan (Kalsel). Tapi, hingga kini, mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor masih belum jadi tersangka lagi.

“Tentunya perkara itu sendiri masih dilakukan proses penyidikan dan penyidik juga secara optimal melakukan tindakan untuk perkara itu sendiri maupun perkara-perkara lain,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu (4/1).

Menurut Tessa, KPK harus mengikuti putusan praperadilan untuk menetapkan Sahbirin sebagai tersangka. Salah satunya memanggil pria yang akrab memeriksa Paman Birin itu sebelum status hukum diberikan.

Baca juga : Pemeriksaan Gubernur Kalsel Tunggu Hasil Praperadilan

Namun, hingga kini, Sahbirin tak kunjung hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik, meski sudah dicari untuk dijemput paksa. KPK juga tidak mau terpaku dengan satu kasus karena penyidik punya pekerjaan lain.

“Jadi satu satgas (satuan tugas) juga menangani beberapa perkara yang sama secara simultan, sehingga perlu dilakukan pengaturan. Kapan dipanggilnya, nanti kita tunggu saja sama-sama,” ucap Tessa.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Sahbirin Noor. Status tersangka untuknya dalam kasus suap tiga proyek dicabut.

Baca juga : Pegawai KPK Protes ke Pimpinan setelah Paman Birin Menang Praperadilan

"Menerima dan mengabulkan gugatan praperadilan Sahbirin Noor untuk sebagian," kata Hakim Tunggal Afrizal Hady di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12).

Majelis memutuskan KPK melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam menetapkan Sahbirin sebagai tersangka. Sprindik yang ada dinyatakan tidak sah.

"Menyatakan Sprindik adalah tidak sah," ujar majelis.

OTT di Kalsel berkaitan dengan dugaan rasuah pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. KPK menemukan uang Rp12,1 miliar dari upaya paksa tersebut.

Ada enam tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Kadis PUPR Kalsel Ahmad Solhan, Kabid Cipta Karya Yulianti Erlynah, pengurus Rumah Tahfidz Darussalam Ahmad, Plt Kabag Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel Agustya Febry Andrean, dan dua pihak swasta Sugeng Wahyudi serta Andi Susanto. (Can/I-2)