Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PROJO Muda menilai kebijakan otonomi derah merupakan salah satu penyebab krisis dokter di daerah perifer atau daerah pinggiran dan pedesaan sulit diatasi.
Wakil Ketua Umum DPP PROJO Muda Leecarlo Milano mengungkapkan lulusan pendidikan dokter seluruh Indonesia berkisar 10-12 ribu setiap tahunnya dari sekitar 90an fakultas kedokteran.
Carlo mengungkapkan, dari sekian banyak dokter-dokter muda ini, mayoritas masih "mencari identitas" dan jati dirinya sebagai dokter dan memilih berkiprah di kota-kota besar.
Baca juga : 6 Penyebab Tidak Meratanya Dokter di Daerah
Hal ini yang membuat sebaran para dokter muda masih belum merata. Pemerataan dan standarisasi kesehatan sendiri masih merupakan pekerjaan rumah bagi setiap pemerintah, sehingga diperlukan penguatan mulai dari pinggiran Indonesia.
Akan tetapi, upaya pemerataan ini masih terkendala oleh kebijakan otonomi daerah sehingga terjadi perbedaan layanan antar daerah. Beberapa hal tersebut menjadi salah satu tantangan mengapa banyak dokter muda ini berpikir berkali-kali untuk mengabdi ke daerah.
"Semoga ini bisa menjadi concern bagi pemimpin bangsa ini ke depan. Salah satu yang kami usulkan adalah mengembalikan agar untuk pembangunan sektor kesehatan, baik itu terkait sumber daya manusia dan infrastrukturnya dapat langsung di kelola oleh pusat," kata Carlo, saat dialog "Minimnya Minat Dokter Muda Praktik di Desa antara Tantangan dan Solusi" di sekretariat DPP PROJO, Jakarta Selatan, Sabtu (1/7).
Baca juga : Functional Medicine vs Conventional Medicine
Akses layanan kesehatan di desa saat ini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kesehatan masyarakat. Namun, saat ini sumber daya kesehatan terutama dokter masih kurang jumlahnya dan sedikit sekali yang berminat praktik di desa-desa.
Carlo mengatakan dokter-dokter saat ini cenderung bertumpuk dan banyak di kota-kota besar. Isu seputar keamanan, kesejahteraan maupun fasilitas merupakan hal yang dikeluhkan dokter muda saat menjalani praktik di desa.
Padahal, Presiden Joko Widodo dalam salah satu misnya telah mengintruksikan percepatan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) serta menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
Baca juga : Dokteroid Jadi Fenomena, IDI Minta Masyarakat Bantu Perangi Oknum Dokter Gadungan
Sementara itu, Ketua Bidang Kesehata DPP PROJO Muda Nurdiansyah menyampaikan sumber daya kesehatan menjadi pilar penting dalam membangun layanan kesehatan. Di desa-desa, saat ini ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter sangat minim. Padahal, lulusan dokter setiap tahunnya mencapai ribuan orang.
"Apa yang salah terkait dengan ketersediaan dokter di desa dan bagaimana solusinya. Semoga titik temu permasalahan ini dapatkan solusi pada diskusi kali ini, agar dokter-dokter muda minatnya meningkat untuk turun ke desa-desa dan akses layanan kesehatan dapat meningkat dari solusi kebijakan yang keluar," tutur Nurdiansyah.
Ketua Panitia dialog "Minimnya Minat Dokter Muda Praktik di Desa antara Tantangan dan Solusi", Galuh Nandya Carnetita berharap pandangan dokter muda terhadap prospek mengabdi di daerah lebih terbuka lagi.
Baca juga : 3 Tawaran Prabowo Atasi Permasalahan Kesehatan Indonesia
"Semoga ke depan semakin besar minat bagi para dokter muda untuk bantu menyetarakan kesetimpangan SDM kesehatan yang tidak merata di daerah 3T," ungkap Galuh. (Z-5)
Rizki merupakan tenaga medis pertama yang melakukan pemeriksaan awal terhadap Lula Lahfah (26) di unit apartemen kawasan Dharmawangsa.
Buku berjudul Mika & Maka: Berani ke Dokter karya kolaborasi Karen Nijsen dan Maria Ardelia menghadirkan kisah yang disampaikan secara hangat dan mudah dipahami agar anak takut ke dokter
Selain jumlah, persoalan lain yang disoroti adalah distribusi dokter yang belum merata. Ia menyebut sebagian besar pendidikan kedokteran masih terpusat di Pulau Jawa.
Polda Metro Jaya menetapkan dr. Richard Lee sebagai tersangka kasus perlindungan konsumen atas laporan Dokter Detektif (Doktif).
Kemenkes melepas ratusan relawan dokter dan tenaga kesehatan bantu penanganan bencana di sejumlah wilayah di Aceh.
Tempat praktik yang digunakan bukan merupakan aset pribadi, melainkan unit yang disewa secara harian maupun mingguan.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved