Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
ASOSIASI Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi pendidikan kedokteran nasional guna menghadapi tantangan kesehatan global termasuk diantaranya melalui peningkatan jumlah dokter, dokter spesialis dan subspesialis dengan tidak melupakan mutu lulusan.
Dalam pertemuan rapat kerja pengurus 2025-2028, AIPKI bersama para pimpinan fakultas kedokteran dari seluruh Indonesia sepakat mendukung penuh harapan Presiden untuk menambah tenaga dokter dan tenaga Kesehatan.
Bentuk konkretnya adalah bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah mengidentifikasi beberapa fakultas kedokteran yang sudah memiliki kemampuan baik secara penuh maupun parsial untuk bahu membahu membuka program studi spesialis dan subspesialis berbasis universitas. Program ini diharapkan mampu menghasilkan 60.000 dokter baru pada 2029.
AIPKI juga berkomitmen mengembangkan pendidikan Afirmasi serta pemberdayaan peserta didik spesialis Tingkat akhir untuk menjawab permasalahan layanan Kesehatan di daerah 3Š¢ (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Peran dan kerja sama harmonis dengan Kemenkes, Kemendagri, pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan, sangat penting untuk mengawal program ini aman, nyaman dan bermanfaat optimal.
Ketua Umum AIPKI, Prof. Dr. dr. Wisnu Barlianto, menyatakan bahwa pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman, termasuk perkembangan kecerdasan buatan, telemedicine, dan pendekatan interpersonal dalam layanan kesehatan.
Untuk maksud tersebut organisasi institusi pendidikan kedokteran ini akan meningkatkan kolaborasi dengan senter yang sama di berbagai negara maju dengan program joint research, student mobility dan juga pertukaran pengajar.
"Transformasi pendidikan kedokteran adalah keniscayaan. Kami ingin mencetak dokter yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga adaptif terhadap perubahan teknologi dan tantangan sosial di masyarakat," ungkapnya di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (22/7).
AIPKI juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan, rumah sakit pendidikan, dan pemerintah dalam memastikan lulusan dokter yang unggul dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Upaya standarisasi pendidikan, sistem uji kompetensi nasional yang lebih adaptif, serta perluasan akses beasiswa untuk mahasiswa dari daerah kurang terlayani menjadi fokus utama AlPKI tahun ini.
Dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, AIPKI telah menginisiasi sejumlah program, termasuk digitalisasi modul pembelajaran nasional berbasis kompetensi dan kebutuhan lokal, program Pertukaran Dosen dan Mahasiswa Kedokteran lintas institusi, kemitraan dengan institusi global dalam pengembangan kurikulum kedokteran berbasis evidence-based practice dan teknologi digital, dan menjamin iklim pendidikan kedokteran yang sehat bebas dari perundungan.
AIPKI juga mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap penguatan kapasitas institusi pendidikan kedokteran, khususnya dalam pengadaan sarana praktik, laboratorium digital, serta sistem manajemen mutu berbasis akreditasi nasional dan internasional hingga rumah sakit universitas sebagai wahana utama pendidikan.
Upaya ini juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah yang selama ini rumah sakitnya menjadi rumah sakit pendidikan utama, dukungan ini antara lain rasionalisasi restribusi penempatan mahasiswa praktek yang selama ini sering kali memberatkan. Semua berbasis semangat berbagi tanggung jawab dan untuk kepentingan Masyarakat luas.
Melalui langkah-langkah strategis ini, AlPKI yakin bahwa pendidikan kedokteran Indonesia akan mampu menghasilkan tenaga dokter yang profesional, humanis, dan siap melayani bangsa dengan integritas tinggi. (H-3)
KETUA Umum PP PAPDI Eka Ginanjar menilai meski pemerintah memberi karpet merah pada rumah sakit asing atau klinik asing untuk beroperasi di Indonesia, tapi SDM lokal harus dilibatkan.
Rendahnya literasi kesehatan di masyarakat juga menjadi faktor penyebab. Banyak warga tidak memahami siapa saja yang memiliki kewenangan legal untuk memberikan layanan medis.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Oloan menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etos kerja selama berada di luar negeri.
Tunjangan sebesar Rp1,5 juta per bulan diberikan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat.
Serenic.ai percaya teknologi harus meringankan beban tenaga medis, agar setiap detik kembali berarti untuk mengobati pasien dan menyelamatkan nyawa.
Padahal, peran dan posisi molegium dalam sistem pendidikan kedokteran sangat krusial dan menyangkut langsung mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
Pendidikan kedokteranĀ bukan hanya tentang meraih gelar akademik, tetapi juga membentuk jati diri sebagai pelayan kesehatan yang berintegritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved