Pembangunan Daerah Perlu Otonomi Daerah yang Lebih Luas

KESUKSESAN pembangunan pada intinya harus menempatkan daerah dan desa sebagai bagian utama strategi pembangunan. Partisipasi pemerintahan daerah yang tinggi dapat mensukseskan program inti Presiden Prabowo Subianto seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, koperasi merah putih dan makan bergizi gratis.

Sebaliknya, pembangunan yang bersifat sentralistik dapat membuat pembangunan tidak tepat sasaran. Demikian kesimpulan focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan GREAT Institute, Senin (26/5). 

Kunci Pembangunan?

Pada acara bertajuk Mendorong Pemerataan Lewat Disain Ulang Hubungan Pusat-Daerah di Era Efisensi Anggaran Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, langkah Presiden Prabowo Subianto sejalan serta menjadi penegasan cita-cita para pendiri bangsa. 

Baca juga : Sambangi Sumut, Ganjar Sebut Bakal Fokus Pemerataan Pembangunan

"Sebab, pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta dan Syahrir meyakini bahwa pembangunan itu hanya sukses jika ditekankan pada pembangunan daerah dan desa," katanya saat membuka FGD tersebut di Jakarta, Senin (26/5).

Pendiri Bangsa?

Pada kesempatan itu hadir pula Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan dan para pakar terkait pemerintahan daerah seperti Arief Adillah dari Politeknik Pengayoman Indonesia, Tito Sulistio dari Otoritas Jasa Keuangan, Endang Yuniastuti dari Kemenaker, eks Wali Kota Payakumbuh  Riza Falepi, Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto, Ratri Istania dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Adhamsky Pangeran dari Ikatan Ahli Perencanaan, perwakilan NGO Jilal Mardhani, eks Ketum GMKI Korneles Galanjinjinay, Wakil Rektor Universitas Andalas Hefrizal Handra, dan Bupati Lahat Bursah Zarnubi.

Lebih lanjut, Bima mengatakan bahwa cita-cita pendiri bangsa adalah sosialisme demokrasi, yang juga sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto saat ini. "Saat ini era neo-liberalisme sudah ditinggalkan. Prabowo pro-rakyat miskin," terang Bima. 

Baca juga : SDM Anak Papua Harus Berperan Bangun DOB

Bahaya Sentralistik?

Bupati Lahat Bursah Zarnubi menggaris bawahi pesan Presiden Prabowo dalam retret kepala daerah beberapa waktu lalu, bahwa program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pemerintah pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pemerintah pusat. 

"Kepalanya dilepas, tapi ekornya dipegang," tegas Bursah.

Akademisi dari STIA LAN Ratri Istania menyarankan agar Indonesia tidak kembali pada era sentralistik. "Apabila pemilihan kepala daerah itu diserahkan lagi pada DPRD nantinya seperti era lalu, maka kaum perempuan akan tersingkir," pungkasnya. (Cah/P-3)