Sambangi Sumut, Ganjar Sebut Bakal Fokus Pemerataan Pembangunan

CALON presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut akan melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Ganjar menyatakan saat bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat Karo, Provinsi Sumatera Utara. 

Dalam pertemuan tersebut, warga bernama Yonaes menyampaikan kekhawatirannya terkait ketidakseimbangan pembangunan antara provinsi dan ibu kota, serta menyoroti perlunya perhatian lebih terhadap daerah di luar Jawa.

"Sehingga kami berkeinginan datang untuk menyampaikan hal tersebut. Semoga bapak, harapan dan cita-citanya dapat terkabulkan dan ada perhatian khusus kepada Sumatera Utara," kata Yohanes dalam pertemuan di Desa Lau Bakeri, Kec. Kutalimbaru, Kab.  Deli Serdang, Provinsi Sumatera Urara, Jumat (10/11) malam. 

Baca juga : Lasarus Raih KWP Award 2023 Pro Pembangunan dan Transportasi

Ganjar merespons pertanyaan dan keprihatinan tersebut dengan menggarisbawahi pentingnya otonomi daerah. Ia mengakui bahwa inisiatif dari daerah perlu ditingkatkan agar pemerataan pembangunan dapat terwujud dengan efektif.

"Pemerataan itu penting. Ketika dulu itu tuntutannya adalah adalah otonomi daerah. Otonomi daerah itu sampai kabupaten/kota. Ketika itu diberikan, harusnya inisiatif dari daerah itu harus lebih cepat," ungkap Ganjar.

Ganjar mengenang upayanya dalam memperbaiki infrastruktur dan menangani masalah korupsi. Ia mengusung tagline 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi' sebagai bentuk komitmennya terhadap tata kelola yang bersih dan transparan.

Baca juga : Ganjar: Proyek Tol Trans Sumatera dari Jokowi Harus Terus Dilanjutkan

Ganjar juga menekankan peran penting tokoh masyarakat dalam mendampingi proses pembangunan. Ia memahami perlunya investasi yang didorong oleh partisipasi aktif pemerintah daerah, dengan kemampuan merespons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan bisa merata. 

Ganjar juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dapat berperan dalam mengintervensi untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

"Maka kalau bicara ketimpangan wilayah. Itu sebenarnya pusat nanti yang bisa mengintervensi. Tapi jangan sampai juga nanti duitnya keluar, tapi misalnya terjadi apa-apa. Ini butuh tokoh masyarakat bisa mendampingi," tegas Ganjar. (RO/Z-7)