Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden (bacapres) 2024 dari PDI-P Ganjar Pranowo menyebutkan, siapapun yang bakal terpilih menjadi presiden di 2024 harus melanjutkan program Jalan Tol Trans Sumatera yang dimulai Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai salah satu bacapres, Ganjar pun mengaku siap melanjutkan program Trans Sumatera jika kelak terpilih menjadi Presiden 2024.
Hal itu diungkapkan capres berambut putih tersebut, usai memimpin konsolidasi kader PDI-P Sumatera Selatan di GOR Jakabaring, Kota Palembang pada Sabtu (20/5).
Baca juga: Relawan Ganjar Gelar Turnamen Burung Kicau di Cimahi
"Siapapun nanti yang jadi presiden ya harus menyelesaikan (proyek tol Trans Sumatera) karena sebenarnya Trans Sumatera ini penting ya interkoneksinya penting," ujar Ganjar.
Tol Trans Sumatra Membentang Sepanjang 1.064 Km
Seperti diketahui, perkembangan proyek tol Trans Sumatera yang dicanangkan Jokowi dari Lampung sampai Aceh itu sampai awal tahun 2023 telah membentang sepanjang 1.064 km
Adapun rincian tol Trans Sumatera yakni 465 km ruas tol konstruksi dan 599 km ruas tol operasi yang dibangun PT Hutama Karya.
Baca juga: Wacana Prabowo - Gibran Dinilai Sarat Nepotisme
Ganjar mengatakan, pembangunan tol tersebut memiliki dampak besar tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi daerah saja, tetapi juga kehidupan masyarakat bakal lebih mudah dan menempuh jarak efisien antar kabupaten dan kota.
Infrastruktur Dukung Pertumbuhan Ekonomi
"Tadi teman-teman DPRD provinsi, beberapa bupati mereka menceritakan betapa pentingnya infrastruktur yang menghubungkan antar kabupaten kota ini, itu yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menghubungkan sentra-sentra yang ada jadi harus dituntaskan," kata Ganjar.
Ganjar juga telah memproyeksi ruas tol yang nantinya akan menghubungkan industri-industri, dapat mengarah pada sentra pertumbuhan ekonomi yang dapat banyak memengaruhi kemajuan daerah di Trans Sumatera.
Baca juga: Anies: Insya Allah Kebahagiaan 2017 akan Terulang di 2024
"Ketika ini sudah bisa dikelola dengan baik, maka exit tolnya harus mengarah pada sentra-sentra industri, sentra-sentra pertumbuhan ekonomi itu harus, sehingga gubernur, bupati, wali kota harus jemput bola," jelas Ganjar.
"Sehingga infrastruktur sampai ke pusat sentra ekonominya mesti betul-betul bisa sampai ke sana, sehingga sistem transportasi akan lancar karena infrastrukturnya bagus, maka jemput bola harus dilakukan," sambung Ganjar.
Tak hanya itu, sektor ekonomi mikro dan kerakyatan yang ada di Sumatera juga bakal ikut tumbuh subur jika Trans Sumatera benar-benar telah rampung dibangun.
Baca juga: Prabowo Merasa Terdadak Dapat Dukungan Relawan Gibran
Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan dapat terus mendampingi dan memudahkan akses permodalan ekonomi mikro agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan infrastruktur secara menyeluruh.
"Rest area UMKM, terus energi yang harus disiapkan, terus pendampingan dari pemerintah, akses permodalan yang ada sehingga infrastruktur itu akan menggenerate pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih cepat," ucap Ganjar. (DA/S-4)
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved