Anies Baswedan Sebut Pertumbuhan Ekonomi Harus Berkeadilan dan Inklusif

TINGGINYA angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Keduanya dinilai penting dan representatif atas pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif.

Hal itu diungkapkan bakal calon presiden (Bacapres) Anies Rasyid Baswedan dalam Sarasehan 100 Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Jakarta, Rabu (8/11). 

Menurutnya, persoalan pengangguran dan ketimpangan urgen untuk diselesaikan agar tak muncul perpecahan. "Pertumbuhan ekonomi kita belum berhasil menyelesaikan pengangguran, tetapi (juga) ketimpangan yang ada ini menjadi PR yang sesungguhnya," kata Anies.

Baca juga : Anies: Republik Ini Tidak Didesain untuk Sekelompok Orang

Dia menerangkan, perekonomian Indonesia yang konsisten tumbuh di kisaran 5% belum diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Angka pertumbuhan itu juga belum merata ke setiap daerah di Tanah Air.

Alhasil, pertumbuhan ekonomi nasional itu hanya dinikmati oleh sedikit golongan. Anies mencontohkan, Produk Domestik Bruto (PDB) di Maluku Utara berkisar 22,94%, namun penurunan tingkat pengangguran di sana tak sampai 1%.

Baca juga : Anies Sebut Beratnya Tantangan Pasar Tradisional ke Depan

Hal itu mengindikasikan penanaman modal yang masuk tak serta merta menyerap tenaga kerja di Maluku Utara. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya pelebaran ketimpangan masyarakat.

Karenanya, menurut Anies, penarikan investasi secara masif tak serta merta memperbaiki status masyarakat dan membuka lapangan kerja secara luas. Kondisi tersebuy justru terjadi di sejumlah daerah yang dijadikan kawasan industri maupun investasi.

"Masyarakat di banyak tempat hanya menjadi penonton, tidak merasakan pertumbuhan ekonomi yang ada di kawasan itu. Dan kalau kita lihat lebih jauh, investasinya meningkat, tetapi penyerapan tenaga kerjanya justru menurun," terangnya.

"Dari tahun 2013 sampai 2022,kalau kita perhatikan, investasi meningkat di 2013 dari Rp399 triliun menjadi Rp1.200 di tahun 2022, tetapi penyerapan tenaga kerja signifikan menurun," sambung Anies.

Indeks pembangunan manusia Indonesia

Menyoal ketimpangan, Anies mengatakan, hal itu dapat dilihat dari timpangnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah barat dan timur Indonesia selama 10 tahun terakhir.IPM Sumatera dan Jawa pada 2013 sebesar 69,83 menjadi 74,19 pada 2022.

Sementara IPM Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua dari 64,81 pada 2013 menjadi 69,47 pada 2022. Kendati naik, namun angka tersebut masih berada dalam kategori tinggi bila merujuk dari kriteria United Nations Development Program (UNDP).

"Jadi yang dibutuhkan bukan policy saja, tetapi yang dibutuhkan adalah harus ada arah ulang paradigma, pandangan kita terhadap perekonomian, terhadap pertumbuhan ke depan terhadap kualitas pertumbuhan ke depan," tutur Anies.

Karenanya, dalam visi ekonominya, Anies mengorientasikan ekonomi berbasis kemakmuran. Itu merurutnya merupakan visi yang fokus pada pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Orientasi itu akan dilakukan dengan pendekatan sektoral dan teritorial.

"Dari orientasi menyelesaikan proyek pemerintah menjadi berorientasi pada menyelesaikan persoalan yang senyatanya dihadapi oleh rakyat. Iitu persoalan-persoalan rakyat," kata Anies. (Z-4)