Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RANCANGAN Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ( RUU DKJ) dinilai sarat nepotisme. Selain penunjukkan gubernur oleh presiden alih-alih dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan, beleid lain yang disoroti adalah pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin oleh wakil presiden.
Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengatakan, pihaknya menolak pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi yang termaktub dalam Pasal 55 RUU DKJ. Sebab, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengamanatkan seorang wakil presiden untuk mengepalai suatu kawasan tertentu.
Penolakan itu juga dilandasi dengan potensi nepotisme yang muncul mengingat putra sulung Presiden Joko Widodo yang berstatus sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, keluar sebagai pemenang berdasarkan hasil hitung cepat Pilpres 2024 oleh berbagai lembaga.
Baca juga : RUU Daerah Khusus Jakarta Segera Dibahas Pemerintah dan DPR
"Tentu itu suatu hal yang lebih mengkhawatirkan terkait terjadinya nepotisme. Dan nepotisme itulah yang selama ini ditolak oleh era Reformasi ini," ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (6/3).
Hidayat mengingatkan, tugas wakil presiden adalah membantu presiden. Adapun mengepalai suatu kawasan bukan merupakan bagian dari tugas yang diamanatkan konstitusi kepada wakil presiden. Oleh karena itu, ia berpendapat penugasan seorang wakil presiden untuk memimpin sebuah kawasan adalah hal yang bertentangan dengan konstitusi.
Hal senada juga disampaikan Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli. Menurutnya, tidak ada urgensi bagi wakil presiden untuk mendapatkan tugas pokok dan fungsi mengurusi suatu kawasan daerah. Ia menilai, tugas itu sengaja dibuat lewat Pasal 55 RUU DKJ.
Baca juga : Ini Dampak Ekonomi jika Gubernur DKI Dipilih Presiden
Kawasan Aglomerasi yang digariskan RUU DKJ sendiri meliputi Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Adapun tugas Dewan Kawasan Aglomerasi adalah untuk menyinkronkan pembangunan Jakarta dengan wilayah penyangganya.
Dihubungi terpisah, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) D Nicky Fahrizal berpendapat, desain Dewan Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ harusnya berpegangan pada prinsip otonomi daerah dan desentralisasi.
Keterlibatan pemerintah pusat, dalam hal ini wakil presiden, justru bertolak belakang dengan semangat desentralisasi yang digaungkan pasca Reformasi 1998. Oleh karena itu, Dewan Kawasan Aglomerasi mesti dimotori oleh kepala daerah Jakarta dan daerah penyangga sekitarnya. Adapun wakil presiden, Nicky melanjutkan, masih diperbolehkan untuk memberikan pertimbangan.
"Kalau ditarik semua (ke pemerintah pusat), desentralisasi kekuasaannya tidak terjadi. Nanti merembetnya yang bahaya, kalau ini dibiarkan. Misalnya kepala daerahnya biar pusat yang tunjuk, bubar desentralisasi kekuasan," pungkas Nicky. (Tri/Z-7)
Sosok ideal cawapres yang berasal dari kalangan anak muda yang tidak menyalahi aturan hukum.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Anwar Ibrahim mengatakan bahwa Nurul Izzah tidak dibayar untuk peran penasihat senior. Penunjukan itu mulai berlaku pada 3 Januari 2023.
Setiap perguruan tinggi harus terbebas dari sifat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal itu harus dimulai dari internal Kemendikbudristek dan bisa dicontoh para perguruan tinggi lainnya.
KEHADIRAN Andap Budhi Revianto sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) nampaknya membawa angin segar. Mantan Kapolda Sultra itu dinilai mampu melakukan penataan birokrasi
Lewat gugatan UU Kejaksaan, pemohon ingin agar jaksa berwenang juga menyidik kasus kolusi dan nepotisme.
Resha Yogaswara, tokoh muda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu menyatakan kesiaannya untuk maju dalam bursa calon gubernur (cagub) Jabar pada 2024 ini.
DENGAN semangat membuat Jawa Barat lebih maju, pasangan Ahmad Syaikhu dan Ilham Akbar Habibie mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU Jawa Barat, Kamis (29/8).
SUASANA Gedung Sate memuncak penuh semangat ketika pawai kemenangan Persib Bandung berlangsung meriah, Minggu (25/5) siang.
TURNAMEN sepak bola Gubernur Cup Jambi yang mulai digelar hari ini, Jumat (7/1) hingga 20 Januari 2022 Stadion Tri Lomba Juang (KONI), Kota Jambi, terbuka untuk penonton.
Apa yang disampaikan Pemprov Bali tentu sudah melalui pertimbangan yang matang.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid dipastikan akan maju mencalonkan diri dalam ajang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah (Sulteng).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved