Berita Terbaru Nepotisme Hari Ini

Indonesia Terjerumus Skandal Etik

Korban dari KKN tak lain adalah kaum marhaen atau masyarakat menengah ke bawah.

Penyerahan Tap MPR RI soal KKN pada Keluarga, Nama Soeharto Dicabut

MPR RI menyerahkan Surat Jawaban Pimpinan MPR Nomor B-13721/HK.00.00/B- VI/MPR/09/2024 Perihal Pasal TAP XI/MPR/1998 kepada perwakilan keluarga Presiden RI kedua Soeharto

Jokowi Diminta Berhenti Cawe-Cawe dan Melakukan Nepotisme di Pilkada

MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.

Jika Politik Bansos Terulang di Pilkada 2024, Politik Dinasti dan Nepotisme makin Merajalela

PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan

Indonesia Alami Penurunan Kualitas di Bidang Hukum

Hukum kerap dijadikan sebagai senjata politik untuk kepentingan tertentu membuatnya berada di titik nadir. 

Romo Magnis: Reformasi Satukan Keragaman tapi Gagal Berantas KKN

FILSUF sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno menyampaikan bahwa sesungguhnya Indonesia berhasil dalam konteks reformasi, seperti menyatukan keragaman dan berbagai pandangan yang ada.

116 Tahun Hari Kebangkitan Nasional, GPKR Sampaikan Pernyataan

Sehubungan 116 Tahun Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei 1908-2024), Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) menyampaikan sejumlah pikiran/pernyataan.  

Sikapi Kecurangan Pemilu, Akademisi UGM Cetuskan Pengadilan Rakyat

PARA akademisi dan aktivis hukum dan demokrasi berkumpul di Balairung Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Selasa (12/3) siang. Mereka menyuarakan penegakan etika dan konstitusi

RUU Daerah Khusus Jakarta Sarat Nepotisme

RUU DKJ dinilai sarat nepotisme. Selain penunjukkan gubernur oleh presiden alih-alih dipilih rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilihan, beleid lain yang disoroti adalah

Bebaskan Indonesia dari Nepotisme Vulgar

Kok bisa, Jokowi yang selama sembilan tahun ini menjadi Presiden RI, tiba-tiba melakukan nepotisme dengan sangat vulgar, terencana, dan terstruktur. 

Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi Bertentangan dengan Kedaulatan Rakyat

Aksi Presiden Joko Widodo yang melanggengkan dinasti politik dan nepotisme dalam Pemilu 2024 bertentangan dengan kedauluatan rakyat.

Menyongsong Pemilu Jujur Adil: Mengambil Hikmah dari Kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan

Nepotisme Utsman perlahan melahirkan gelombang protes dari para sahabat nabi yang tidak sepakat dengan keputusannya itu. 

Anies : Kita Ingin Anak Muda Dapat Posisi Karena Prestasi, Bukan Koneksi

Anies Baswedan mengungkapkan pihaknya mendukung generasi muda untuk terlibat dalam pemerintahan. Akan tetapi, posisi yang diberikan atas dasar prestasi bukan koneksi.

PMII Keluarkan Seruan Pergerakan Menyelamatkan Demokrasi Indonesia

PERGERAKAN Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan seruan darurat untuk menyelamatkan demokrasi nasional

Lagi, Para Aktivis Reformasi Tuntut Tuntaskan 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat  

Para aktivis berharap generasi Z mempelajari sejarah reformasi yang terbukti terjadinya peristiwa penghilangan paksa secara sadis dan brutal terhadap orang-orang dan aktivis reformasi.

Jokowi Sedang Hidupkan Nepotisme

KUBU pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menghidupkan nepotisme

Timses Ganjar-Mahfud Bicara soal Jokowi dan Nepotisme

Jokowi secara terang-terangan menyatakan bahwa presiden boleh mendukung salah satu pasangan calon bahkan hingga berkampanye.

Bagai Benalu, Ordal Mematikan Meritokrasi

PENGAMAT politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, menilai keberadaan ‘orang dalam’ dalam sistem politik dan kehidupan bernegara ibarat benalu dan mematikan meritokrasi.

TPDI Somasi Presiden Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo disomasi sejumlah advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Perekat Nusantara pada Rabu (6/12). Presiden diberi waktu tujuh hari

Gugat UU, MAKI Dorong Jaksa Punya Wewenang Penyidikan Kasus Kolusi dan Nepotisme

Lewat gugatan UU Kejaksaan, pemohon ingin agar jaksa berwenang juga menyidik kasus kolusi dan nepotisme.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting