Romo Magnis: Reformasi Satukan Keragaman tapi Gagal Berantas KKN

FILSUF sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno menyampaikan bahwa sesungguhnya Indonesia berhasil dalam konteks reformasi, seperti menyatukan keragaman dan berbagai pandangan yang ada. Namun, sejak masa orde baru hingga pascareformasi, Indonesia masih dinilai gagal dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sedari dulu menjadi akar masalah.

Katanya, rakyat sulit keluar dari jeratan kemiskinan karena para pemangku kebijakan tidak memikirkan nasib mereka, melainkan mementingkan diri dan kelompok mereka masing-masing. KKN masih terus menjadi pekerjaan rumah untuk Indonesia yang hingga kini belum selesai.

"Melalui masa gelap, segala macam masalah. Kita berhasil mengatasi. Namun yang tidak berhasil itu kita membuat nyata tuntutan mahasiswa berantas KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu sesuatu yang gagal," ujar Romo Magnis dalam diskusi Hukum Sebagai Senjata Politik di Jakarta, Rabu (19/6).

Baca juga : Romo Magnis Sebut Penguasa tanpa Malu Bangun Dinasti Keluarga

"Negara masih saja menjadi korup. Terus korupsi itu masuk, semakin nyata ketidakadilan. Itu akan masuk juga. Kita tidak bisa membangun suatu negara yang aman kalau tidak ada adil," tambahnya.

Dia juga turut prihatin dengan cara berpolitik di Indonesia saat ini yang semakin hari semakin jauh dari semangat reformasi. Ketiadaan partai yang beroposisi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak mewakili rakyatnya, menurut Romo Magnis, semakin membuat rakyat Indonesia sulit.

"Kita lihat masih tinggal beberapa bulan mereka memasukkan undang-undang yang problematik. Tidak dibicarakan (kepada publik). Itu tidak beres. Itu berarti demokrasi kita akan habis. Suatu pemerintah didukung oleh hampir seluruh partai, lalu eksekutif berarti bisa berbuat apa saja?" kata Romo Magnis.

"Lima puluh persen masyarakat kita yang masih belum betul-betul sejahtera, miskin. Orang kecil yang kerap dianggap mengganggu proyek. Saya tidak takut sekarang dengan radikalisme. Kalau orang kecil merasa Indonesia milik mereka yang di atas, kita jangan heran kalau mereka mencari orientasi ideologi yang berbeda," pungkasnya. (Z-2)