Jika Politik Bansos Terulang di Pilkada 2024, Politik Dinasti dan Nepotisme makin Merajalela

PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan dan dianggap sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah pasca-reformasi.

Koordinator Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengingatkan apabila praktik politik bantuan sosial (bansos), politik uang dan pengerahan aparatur negara secara masif terulang di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, maka hal itu bisa menjadi pintu masuk dinasti politik dan nepotisme makin merajalela.

“Kenapa makin merajalela? Karena secara hukum, dinyatakan boleh. Atau tidak bisa dibuktikan dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin. Bawaslu juga mengatakan demikian. Yang lebih parah dari sekadar boleh atas hukum, masyarakat kita mengatakan juga boleh selama yang bersangkutan dipilih,” ungkap Ray dalam diskusi ‘‘Buruk Pilpres, Akankah Berlanjut di Pilkada?’ di Jakarta, Jumat (21/6).

Baca juga : Jelang Pilkada, Rakyat Diminta Sadar dari Hipnotis Politik Populisme ‘ala Jokowi’

“MK juga mengatakan tidak ada yang disebut dengan nepotisme kalau orang itu dipilih oleh masyarakat secara langsung. Apa artinya? Kita sedang membuka pintu seluas-luasnya bagi munculnya praktik nepotisme atau dinasti politik,” tambahnya.

Menurut Ray, hal itu bukan lagi sekadar asumsi. Jika dilihat dari kondisi saat ini, terutama dari calon kepala daerah yang dikabarkan akan maju dalam kontestasi pilkada, dapat ditelusuri bahwa mereka semua berasal dari keluarga para petahana.

“Cek di daerah Anda, kabupaten, kota madya Anda, di provinsi Anda, yang maju si A, ketahuan itu anak si B, istri si B atau suami si B, ponakan si B, menantu si B. Yang ada itu nanti kavling politik. Ini sudah di-kavling oleh dinasti. Di Jakarta siapa? Di Jawa Barat punya siapa, Jateng siapa, Jatim siapa? Di Sumut siapa. Sudah di-kavling,” tegas Ray.

Jika tren pemilihan umum akan terus seperti pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin, pilkada nanti tidak lebih akan membuat keluarga tertentu untuk terus menerus menjadi pejabat di daerah tertentu.

“Itu bukan cerita baru. Ada satu daerah, sepanjang 20 tahun hanya satu keluarga yang pegang. Awalnya istrinya 2 periode, diganti oleh suaminya 2 periode, 10 tahun. Sekarang anaknya mau masuk lagi. Bakal 25 tahun. Itu cuma satu keluarga. Lalu kita mengatakan nepotisme itu sah-sah saja? Boleh-boleh saja? Kalau pilkada dan pemilu dibuat untuk melegalisasi nepotisme, ya, saya tidak tahu apa perlu bagi kita pemilu ini? Apa perlu bagi kita pilkada?” pungkasnya. (Dis/Z-7)