Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGAMAT dinasti politik Yoes Kenawas mengatakan setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengendorse anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, praktik dinasti politik di Indonesia semakin menjamur. Hal ini tampak pada semakin meningkatnya kandidat dinasti dalam pilkada 2024.
Yoes menjelaskan dari 1.553 kandidat yang berkompetisi pada pilkada 2024, ada 605 kandidat yang terlibat dalam dinasti politik dinasti. Dari data tersebut, 384 kandidat mencalonkan diri sebagai Gubernur, Walikota dan Bupati,
"Serta 221 kandidat lainnya mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah yaitu wakil gubernur, wakil walikota, dan wakil bupati,” ujarnya pada media briefing ‘Politik Dinasti dalam Pilkada 2024’ yang diselenggarakan PolGov Fisipol UGM, Election Corner Fisipol UGM, dan Institute for Advanced Research (IFAR) Unika Atma Jaya, Rabu (20/11).
Yoes menjelaskan bahwa politisi terafiliasi dinasti yang berkompetisi di Pilkada 2024 naik hampir dua kali lipat dibandingkan gelombang pemilu serentak sebelumnya. Dikatakan bahwa 19,5% kandidat yang berkompetisi di Pilkada 2024 berasal dari praktik dinasti politik.
“Kandidat yang berasal dari politik dinasti semakin meningkat. Pada 2017 ada 37 kandidat, pada 2018 terdapat 19 kandidat. Kemudian, jumlah dinasti politik semakin meningkat tahun 2020 sebanyak 160 kandidat. Dan pada 2024 ini, semakin bertambah lagi hingga 605 kandidat. Jika kita hitung dari tahun 2017 ke 2024 dengan jumlah pemilihan yang sama, ada kenaikan signifikan hingga 306 kandidat dinasti politik,” terangnya.
Dari temuan tersebut, Yoes memaparkan sebanyak 441 kandidat dinasti berjenis kelamin laki-laki dan 164 kandidat dinasti berjenis kelamin perempuan. Dan dari 441 kandidat dinasti laki-laki tersebut, sebanyak 286 kandidat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 155 mencalonkan diri sebagai wakil kepala daerah.
Sementara itu, dari 164 kandidat dari dinasti perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024, sebanyak 98 kandidat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 66 kandidat sebagai wakil kepala daerah.
Melihat temuan tersebut, Yoes menekankan Indonesia saat ini sedang mengalami darurat dinasti politik. Hal itu menurut Yoes, akan berdampak buruk pada kualitas demokrasi di Indonesia.
“Kenaikan ini seakan-akan tidak terbentuk lagi, jika tidak mendapat perhatian dan terus mengalami peningkatan, ke depan pada tahun 2028 hingga 2034, Indonesia akan mengikuti jejak Filipina, di mana sebagian besar Gubernur dan Walikota yang berkuasa di sana itu adalah politisi dinasti,” tuturnya.
“Ada daerah yang dulunya tidak terdapat kandidat dinasti, namun muncul pada pilkada 2024. Misalnya seperti di daerah Serang, Belu, Kota Baru, Tabalong Kendal dan berbagai daerah lainnya. Saya khawatir semua akan dinasti pada waktunya, tentu ini tidak baik untuk iklim demokrasi Indonesia kedepan,”
Dari seluruh wilayah di Indonesia terkait sebaran terendah dinasti pada pemilihan gubernur, hampir semua terdapat politisi dinasti yang berkompetisi kecuali Aceh, Sulawesi Utara dan di Papua.
“Namun jika kita zoom di level kabupaten dan kota, dinasti politik akan jauh banyak lagi ditemukan praktik dinasti politik,” ujar Yoes.
Lebih lanjut, Yoes menjelaskan kandidat dinasti politik telah tersebar di 65,59% atau 352 daerah provinsi, kabupaten, kota yang menyelenggarakan Pilkada 2024. Dari data tersebut, sebanyak 28 merupakan wilayah pemilihan gubernur dan 324 pemilihan Bupati/Walikota.
“Jumlah kandidat yang mencalonkan diri pada tahun ini tidak sebanyak Pilkada-Pilkada sebelumnya karena beberapa faktor seperti syarat pencalonan minimal 20% dan isu koalisi KIM PLUS, tapi justru jumlah kandidat dinasti semakin meningkat,”
Yoes menilai, meningkatkan fenomena kandidat dinasti politik pada Pilkada 2024 naik disebabkan karena beberapa hal, salah satunya yakni adanya pewajaran atau normalisasi dinasti politik yang terjadi di masyarakat mengenai.
“Sekarang para kandidat dan elite partai politik tahu bahwa pemilih Indonesia itu cenderung toleran terhadap politik dinasti. Ini juga terjadi karena adanya pengaruh dari pelanggengan praktik tersebut selama berdekade,” jelasnya.
Selain itu, Yoes menjelaskan praktik dinasti politik banyak terjadi pada daerah di mana kepala daerah sudah melaksanakan kepemimpinan dua periode, sehingga acap kali untuk meneruskan kekuasaan, mereka akan mengendorse kerabat terdekatnya.
“Sudah banyak wilayah yang kepala daerah itu sudah limit menjabat 2 periode, maka langkah logis berikutnya untuk tetap berkuasa dan bertahan adalah mempromosikan anggota keluarganya untuk menggantikan dia,” ujar Yoes.
“Atau di kader terlebih dahulu atau dijadikan wakil bupati atau wakil walikota sebelum nantinya project tahun 2029 dan 20234 naik menjadi kepala daerah,” lanjutnya.
Selain itu, tidak adanya transparansi partai politik dalam proses rekrutmen calon kandidat juga menjadi akar penyebab suburnya praktik politik pada Pilkada 2024. Hal ini akhirnya, akan membuat ruang politik Indonesia semakin menyempit dan hanya menguntungkan kandidat dengan latar belakang darah biru.
“Pencalonan di tingkat partai yang tidak transparan dan lebih banyak dilakukan dalam black box lalu tiba-tiba keluar rekomendasi dan dipromosikan, menjadi penyebab mengapa praktik ini tumbuh subur,” pungkasnya. (P-5)
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
DUA daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang pada 27 Agustus 2025 mendatang.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) ulang Pilkada 2024 di Kabupaten Barito Utara
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Kondisi kesehatan kulit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dipastikan masih dalam batas aman dan telah ditangani secara medis oleh tim dokter kepresidenan.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo disebut turut masuk dalam daftar undangan HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Jakarta 1 Juli 205
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved