Putusan MK Tegaskan Legitimasi Hasil PSU Banjarbaru

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru yang diajukan oleh Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) dan Udiansyah terhadap pasangan calon Erna Lisa Halaby-Wartono. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Senin (26/5/2025).

“Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar Putusan Nomor 318/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan 319/PHPU.WAKO-XXIII/2025.

Permohonan perkara Nomor 318 diajukan oleh Ketua LPRI Kalimantan Selatan Syarifah Hayana, sedangkan perkara Nomor 319 diajukan oleh Udiansyah, seorang warga yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024.

Baca juga :  Politik Uang Rp64 Juta, MK Diskualifikasi Semua Paslon dan Perintahkan Gelar Pilkada Ulang Barito Utara

Menanggapi putusan tersebut, pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam yang namanya sempat dikaitkan dengan pasangan calon Erna Lisa Halaby-Wartono, menyatakan bahwa hasil pemilihan kepala daerah merupakan keputusan masyarakat.

“Semuanya ditentukan kehendak masyarakat dalam memilih pemimpin,” kata Haji Isam, Selasa,(27/5/2025).

Lebih lanjut, Haji Isam menilai, saat ini masyarakat di daerah sudah cerdas dan kritis dalam menentukan para pemimpinnya.

Baca juga : PSU, Pembelian Suara, dan Diskualifikasi Calon

Ia menjelaskan soal disebut mempunyai andil besar dalam kemenangan pasangan Erna Lisa Halaby dan Wartono.

Nama Haji Isam dikaitkan lantaran saudara Lisa yang bernama Timothy Savitri berkongsi bisnis di PT Nusa Mandiri Properti, bersama Jhony Saputra, putra Haji Isam.

Baca juga : Bawaslu akan Perkuat Kapasitas Pengawasan PSU untuk Cegah Pelanggaran dan Gugatan ke MK

“Kalau Lisa itu, hanya hubungan dengan Timothy saja, kebetulan Timothy itu, kawan saya," jelas Haji Isam.

Haji Isam pun membantah bila dirinya  mendukung mantan eksekutif Jhonlin Group, Andi Rudi Latif yang menang dalam Pilkada Tanah Bumbu 2024. 

Perkara Nomor 318 itu diajukan LPRI yang dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Hayana selaku Ketua LPRI Kalimantan Selatan, sementara Perkara Nomor 319 diajukan oleh Udiansyah yang merupakan pemilih dalam Pilkada Kota Banjarbaru 2024.

Baca juga : Pengamat: Cegah Pengulangan PSU, Kapasitas KPPS Harus Ditingkatkan

Syarifah dan Udiansyah sama-sama mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam tahapan PSU pilkada Kota Banjarbaru. Tuduhan itu diarahkan kepada pasangan calon tunggal, Erna Lisa Halaby dan Wartono.

Menurut para pemohon, pelanggaran TSM dilakukan Lisa-Wartono dalam bentuk “duitokrasi”, politik uang di semua wilayah PSU, ketidaknetralan aparatur negara, intimidasi, hingga ketidakprofesionalan KPU karena disebut tidak ada sosialisasi ke pemilih dan terdapat perbedaan daftar pemilih tetap (DPT).

Namun dalam prosesnya, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. (P-4)