Indonesia Terjerumus Skandal Etik

PAKAR kebinekaan, Sukidi, mengungkap bahwa Indonesia sedang terjerumus pada ethics scandal atau skandal etika. Hal itu disampaikannya dalam dialog nasional berjudul Etika Bernegara Pancasila yang digelar Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Jakarta, Sabtu (22/3).

Skandal etika itu, sambungnya, ditandai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotime (KKN) yang semakin menggurita alih-alih berkurang. Bagi Sukidi, KKN di Tanah Air menandakan suatu fase perjalanan bangsa yang berada pada titik mengkhawatirkan. "Karena KKN telah menjadi bagian dari penyelenggaraan kehidupan bernegara kita," ujarnya.

Menurut Sukidi, korban dari KKN tak lain adalah kaum marhaen atau masyarakat menengah ke bawah. Sementara, pelakunya merupakan mereka yang berdasi. Ia mengatakan, KKN yang dipraktikkan saat ini harus diakui sebagai fakta yang brutal. "Ini adalah skandal etika yang akhirnya kita tolerir, karena telah menjadi satu habit," kata Sukidi.

Baca juga : Penyerahan Tap MPR RI soal KKN pada Keluarga, Nama Soeharto Dicabut

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lemhanas 2016-2022 Letjen (Purn) Agus Widjojo menawarkan pertanyaan terkait siap tidaknya masyarakat menerima tatanan yang terjadi pada bangsa ini sebagai new normal atau normalitas baru.

"Mengapa saya pertanyakan ini? Karena dalam kenyataan sehari-hari seolah-olah tidak ada yang berdaya, semua tidak berdaya," ujar Agus.

Jika masyarakat menerima, kondisi saat ini dinilainya tidak akan sesuai dengan semangat dan amanat para pendiri bangsa dalam Pancasila. Sementara, jika tidak, semua harus dikembalikan lagi kepada tatanan yang sesuai dengan konstitusi.

Adapun guru besar emeritus STF Driyarkara Franz Magnis Suseno berpendapat bahwa Pancasila merupakan sesuatu hal luar biasa yang dimiliki Indonesia. Pasalnya, Pancasila berhasil menyatukan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dari sisi etnisitas maupun agama.

"Pancasila berhasil melakukan sesuatu yang dalam banyak negara di dunia tidak berhasil, yaitu memecahkan masalah identitas dan negara majemuk," terang Romo Magnis. (Tri/P-2)