Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IX DPR, Muazzim Akbar, mengungkap adanya dugaan praktik nepotisme dalam perekrutan karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut, ada satu SPPG yang mempekerjakan hingga 47 orang dari satu keluarga.
"Ya karena saya lihat ada juga salah satu SPPG itu yang merekrut anaknya, keponakannya, istrinya, besannya, seppupunya. Jadi yang jadi karyawan SPPG itu keluarganya dia saja yang 47 orang," kata Muazzim saat rapat di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
Dia menyayangkan temuan itu. Padahal, SPPG membantu menyerap lapangan kerja.
"Karena kami melihat, kalau bisa, memang kemarin itu ada harapan supaya kita bisa menyerap tenaga kerja di sekitar SPPG itu sendiri," ucap Muazzim.
Muazzim juga menyoroti praktik perekrutan karyawan dari luar daerah. Ia mencontohkan sebuah SPPG di Bali yang justru mendatangkan pekerja dari Jawa.
"Nah ada SPPG itu yang saya lihat cukup bagus, yang milihnya dari koperasi kepolisian kemarin saya lihat di Bali misalnya, itu karyawannya dari Jawa ada 21 orang. Dia tidak merekrut dari sekitar jadi hanya beberapa yang direkrut," kata Muazzim.
Lebih jauh, ia meminta proses seleksi penyedia SPPG diperketat. Pasalnya, ada pengusaha yang disebut menguasai lebih dari satu dapur sekaligus.
"Seleksi SPPG yang berikutnya untuk lebih diperketat lagi. Karena memang kemarin ada yang kita lihat juga yang salah satu pengusaha punya SPPG sampai 7, 6, 5. Ya kita harapkan untuk sleeksi SPPG ini betul-betul itu BGN menyeleksi, kan dia mendaftar melalui online, dia kirim vidoenya," kata Muazzim. (P-4)
Puluhan Kepala SPPG di Solo Raya laporkan minimnya ruang istirahat dan peralatan dapur tak standar. BGN ancam suspend mitra nakal
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Dauh Peken 5, Tabanan, Bali untuk memastikan pemenuhan hak pangan bergizi anak.
Waka BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan mitra Program Makan Bergizi Gratis wajib menyiapkan ruang istirahat layak dan peralatan dapur baru. Pelanggaran terancam disuspend.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menegaskan pengawasan ketat bahan baku dan alat dapur SPPG guna mencegah insiden keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.
Relawan dapur Makan Bergizi Gratis di Semarang mengaku terbantu secara ekonomi. Warga berharap program MBG terus berlanjut.
Usaha pembuatan telur asin yang diupayakan Yayak juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Tindakan itu dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai langkah evaluasi menyusul ditemukannya kasus-kasus menonjol.
Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan informasi yang beredar terkait besaran alokasi anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya berdampak pada asupan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi warga di sekitar lokasi pelaksanaan.
Hasil penelitian Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menunjukkan, mayoritas orang tua merasakan adanya perbaikan pola konsumsi anak setelah adanya program MBG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved