Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
TANGIS gadis berjilbab hitam itu langsung membuncah ketika Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang memeluk tubuh mungilnya. "Sudah-sudah, jangan menangis, kamu harus kuat, kamu harus tetap semangat," kata mantan jurnalis senior itu sambil mengelus-elus punggung kurusnya yang masih terguncang-guncang karena isak tangis.
Gadis berjilbab hitam dan berseragam putih hitam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu bernama Nia Hastuti. Saat ini Nia mendapat amanah sebagai Pengawas Keuangan di SPPG Trenggalek Pogalan, di dusun Duwet, Desa Ngetal, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur itu. Nia seolah menumpahkan semua keluh kesahnya kepada Wakil Kepala BGN itu.
Momentum mengharukan di Sun Hotel, Madiun, malam itu terjadi ketika Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik memberikan pengarahan dalam acara Koordinasi dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, dan Jurutama Masak, se Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Ponorogo, di Madiun, akhir pekan lalu.
Setelah menjelaskan tentang berbagai kewajiban dan tanggung jawab para Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, dan Jurutama Masak, Nanik memberikan kesempatan mereka untuk bertanya. Saat itulah Nia mengeluhkan tentang tidak adanya ruang untuk istirahat bagi Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, terutama Pengawas Gizi di dapur SPPG itu.
“Kami merasa kasihan sekali kepada Pengawas Gizi kami, karena setiap hari terpaksa tidur di lantai di bawah meja kantor tanpa kasur karena tidak ada ruang istirahat. Padahal setiap hari dia tidak tidur semalaman karena mengawasi proses masak," ujarnya sambil menangis.
Nia mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Mitra, dan meminta dibuatkan ruang istirahat untuk mereka. Tapi Yayasan yang menjadi Mitra dapur SPPG itu tak juga menyiapkannya. Begitu juga ketika mereka meminta agar AC dan peralatan dapur yang rusak diperbaiki. "Sudah beberapa kali saya mengingatkan, tapi tidak juga dilakukan dengan alasan tidak ada dana..., " kata Nia sambil terisak-isak.
Tak hanya Nia dan kawan-kawan yang tidak mendapatkan fasilitas ruang istirahat. Beberapa Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan yang mengeluhkan tidak adanya ruang istirahat yang seharusnya disiapkan Mitra. Ada yang mendapat kos, tapi berjarak jauh. "Saat pulang Jumat (dini hari) lalu saya mengalami kecelakaan," kata Dewi Nur, seorang Pengawas Gizi Kota Madiun, sambil menangis pula.
Mendengar pengaduan mereka, Nanik langsung memerintahkan kepada Mahda Pradewa, Koordinator Regional SPPG Jawa Timur untuk mencatat semua Mitra SPPG yang enggan menyiapkan tempat istirahat untuk para pengelola SPPG, dan memberikan peralatan bekas untuk dapur MBG.
Menurut Nanik, Mitra yang tidak mau menyediakan ruang istirahat untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan, akan di-suspend. “Bilang sama pemilik, ya… Ibu Waka sudah marah bener malam ini… Saya tutup atau segera membuat kamar!” ujarnya dengan tegas.
Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu menegaskan bahwa Mitra wajib menyiapkan ruang istirahat yang layak untuk para pengelola SPPG. Mitra juga harus menyiapkan peralatan baru dan segera menggantinya jika terjadi kerusakan. "Mitra sudah menerima 6 juta rupiah tiap hari, jangan enak-enakan. Mitra harus bertanggung jawab," ujar Nanik. ##
Kecukupan gizi harus menjadi prioritas utama sebelum seorang anak didik menerima asupan ilmu pengetahuan di sekolah.
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Hensa menilai konsolidasi ini dilakukan untuk menghindari polemik berkepanjangan tentang anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan pemotongan anggaran pendidikan.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
KPK memetakan potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan mark up bahan baku dapur SPPG.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional 47 SPPG hingga hari ke-9 Ramadan 2026. Temuan: roti berjamur hingga telur busuk di menu Makan Bergizi Gratis.
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta para kepala daerah ikut mengawasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibuat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Dadan Hindayana berharap penerima manfaat dan pekerja yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terlindungi dengan BPJS Kesehatan.
KPK memetakan potensi korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul dugaan mark up bahan baku dapur SPPG.
Hingga saat ini mega proyek MBG ini sudah berjalan 1 tahun 2 bulan. Dan target penerima manfaatnya 82,9 juta yang terdiri dari ibu hamil, menyusui, anak balita.
Hal itu ditegaskan Dadan dalam konperensi pers khusus program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cibuluh 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/2).
Pernyataan Dadan itu menjawab adanya narasi yang menyebut anggaran besar MBG berasal dari pos pendidikan, pos kesehatan dan pos bantuan pemerintag di lembaga kementrian lain.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved