Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
SUASANA Rapat Koordinasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Solo Raya mendadak riuh ketika Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menanyakan ketersediaan ruang istirahat bagi pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertanyaan itu langsung memantik respons beruntun dari peserta rapat yang terdiri dari Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sragen, dan Karanganyar.
“SPPG mana yang sampai saat ini Mitranya masih belum juga menyediakan fasilitas ruang untuk istirahat kalian?” tanya Nanik saat sesi tanya jawab dalam acara Rapat Koordinasi dengan para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar, di Solo, Selasa (24/2) malam.
“Saya, Buu… saya, Buuu…!” kata seorang Kepala SPPG berjilbab hitam dari Kabupaten Boyolali sambil mengacungkan tangannya tinggi-tinggi. “Di tempat kami juga belum ada, Buuu…!,” kata seorang Kepala SPPG dari Sragen dari belakang. “SPPG kami ada, tapi hanya satu dan tidak layak!” kata Kepala SPPG lainnya dari Sragen lagi. “Kami beli kasur sendiri, Bu…!” kata seorang Pengawas Gizi. “Yang belum ada ruang istirahatnya, atau yang tidak layak, silakan berdiri!” kata Nanik pula.
Sekitar 30 lebih kepala SPPG dari tiga Kabupaten dan satu Kotamadia di Jawa Tengah itu lalu berdiri sambil mengacungkan tangan. Nanik pun memerintahkan kepada Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG di masing-masing Kabupaten dan Kota untuk mencatat semua SPPG yang Mitranya belum menyediakan ruang istirahat untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, maupun Pengawas Keuangan. “Catat semua, dan segera laporkan ke saya!” kata mantan Wartawan Senior itu.
Seorang Kepala SPPG dari Boyolali lalu menjelaskan bahwa dirinya sudah menyampaikan kepada Mitra untuk segera menyediakan ruang istirahat. Sebab, meski SPPG mereka sudah 6 bulan beroperasi, sampai saat ini belum ada ruang istirahat untuk mereka. Selama ini Mitra terus berjanji tanpa realisasi. Jawaban justru datang dari salah satu pegawai Mitra. “Duite kan gedhe… Opo duite Mbahmu…!?” (Kan butuh biaya besar, memangnya uang nenekmu?)” ujarnya menirukan ucapan pegawai Mitra itu.
Karena itu, tak hanya sekadar memerintakan Para Korwil untuk mencatat, Nanik juga berpesan kepada para Kepala SPPG untuk menjelaskannya kepada para Mitra. “Beritahu Mitra kalian masing-masing, untuk menyediakan ruang istirahat yang layak untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan. Sebab, kalian wajib memonitor dapur MBG setiap malam. Kalau mereka tidak segera menyediakan ruang istirahat, Ibu Waka akan men-suspend SPPG mereka!” ujarnya dengan tegas.
Tak hanya soal ketersediaan ruang istirahat, Nanik kemudian juga menanyakan tentang ketersediaan peralatan dapur di masing-masing SPPG. “Apakah ada di antara kalian yang peralatannya tidak standar? Apakah ada Mitra yang menyediakan freezer bekas, chiller bekas?” tanyanya di atas panggung.
Seorang Kepala SPPG dari Karanganyar menjelaskan bahwa di SPPG-nya, peralatan masih banyak yang belum standar. “Di SPPG kami mejanya masih belum memakai meja Stainless Steel, Bu…,” ujarnya. “Di SPPG kami, Mitra hanya menyediakan freezer dan chiller bekas. Kami sudah minta untuk dibelikan yang baru, tapi masih belum juga dibelikan sampai sekarang,” kata Kepala SPPG dari Surakarta.
Nanik kemudian kembali memerintahkan kepada para Korwil untuk mencatat semua SPPG yang peralatannya tidak standar dan bahkan memakai peralatan bekas. “Coba Kepala SPPG berdiri lagi. Korwil, catat semuanya. Para Korwil ini juga harus rajin keliling ke SPPG-SPPG untuk memantau dapur-dapur apakah sudah sesuai SOP dan Juknis. Jangan cuma ngurusin titik calon dapur doang!” ujarnya.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu menegaskan, mitra wajib menyediakan peralatan yang baru dan sesuai standar.
“Enak saja! Mereka sudah dapat fasilitas 6 juta per hari, masa pakai peralatan bekas. Bilang sama Mitra, kalau peralatan masih tidak standar, dan bahkan barang bekas, saya suspend! Siapapun mereka,” ujarnya.
(RO/P-4)
Dalam aksinya, warga tetap mendukung Program MBG yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Namun menolak pembangunan Dapur MBG tanpa izin warga.
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Dauh Peken 5, Tabanan, Bali untuk memastikan pemenuhan hak pangan bergizi anak.
Waka BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan mitra Program Makan Bergizi Gratis wajib menyiapkan ruang istirahat layak dan peralatan dapur baru. Pelanggaran terancam disuspend.
Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati menegaskan pengawasan ketat bahan baku dan alat dapur SPPG guna mencegah insiden keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis.
Relawan dapur Makan Bergizi Gratis di Semarang mengaku terbantu secara ekonomi. Warga berharap program MBG terus berlanjut.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
BGN tutup 62 Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) karena sajikan menu tak sesuai anggaran selama Ramadan 2026. Simak sanksi dan kronologinya di sini.
BGN selidiki dugaan keracunan 7 warga di Nabire usai konsumsi Makan Bergizi Gratis. Sampel dikirim ke Jayapura, SOP dapur diperketat.
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Sejumlah pakar dan hasil kajian sosiologi menunjukkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu memperkuat solidaritas dan semangat belajar siswa di sekolah.
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 1.512 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di wilayah II atau Pulau Jawa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved