Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) secara terang-terangan menyatakan bahwa presiden boleh mendukung salah satu pasangan calon bahkan hingga berkampanye.
Menanggapi itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menilai anggapan masyarakat soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjalankan nepotisme semakin menguat.
"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain, yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon (pasangan calon) yang kebetulan di situ ada putra kandungnya," ungkap Chico kepada wartawan, Rabu (24/1).
Baca juga : Keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 Runtuhkan Etika Berpolitik
Di sisi lain, Chico menyebut pihaknya tak mempermasalahkan adanya dukungan secara terang-terangan yang dilakukan Jokowi tersebut.
Baca juga : Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Anies: Negara Tidak Diatur Pakai Selera
"Terkait pernyataan presiden, mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak pada salah satu paslon, saya rasa memang secara UU itu diperbolehkan, dan presiden pun memberikan contoh apabila dia seorang inkumben dan juga dia mencalonkan diri kembali, artinya kan dia juga mengkampanyekan dirinya sendiri," paparnya.
Chico mengingatkan agar Jokowi menjalankan batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa presiden maupun menteri boleh berkampanye dan memihak, tapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Hal itu disampaikannya dalam acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, tadi pagi.
Acara di Halim itu turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Adapun cawapres pendamping Prabowo merupakan putra sulung Jokowi yang saat ini menjabat Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. (Z-8)
Korban dari KKN tak lain adalah kaum marhaen atau masyarakat menengah ke bawah.
MPR RI menyerahkan Surat Jawaban Pimpinan MPR Nomor B-13721/HK.00.00/B- VI/MPR/09/2024 Perihal Pasal TAP XI/MPR/1998 kepada perwakilan keluarga Presiden RI kedua Soeharto
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Hukum kerap dijadikan sebagai senjata politik untuk kepentingan tertentu membuatnya berada di titik nadir.
FILSUF sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno menyampaikan bahwa sesungguhnya Indonesia berhasil dalam konteks reformasi, seperti menyatukan keragaman dan berbagai pandangan yang ada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved