Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) secara terang-terangan menyatakan bahwa presiden boleh mendukung salah satu pasangan calon bahkan hingga berkampanye.
Menanggapi itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menilai anggapan masyarakat soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjalankan nepotisme semakin menguat.
"Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain, yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon (pasangan calon) yang kebetulan di situ ada putra kandungnya," ungkap Chico kepada wartawan, Rabu (24/1).
Baca juga : Keberpihakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 Runtuhkan Etika Berpolitik
Di sisi lain, Chico menyebut pihaknya tak mempermasalahkan adanya dukungan secara terang-terangan yang dilakukan Jokowi tersebut.
Baca juga : Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Anies: Negara Tidak Diatur Pakai Selera
"Terkait pernyataan presiden, mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak pada salah satu paslon, saya rasa memang secara UU itu diperbolehkan, dan presiden pun memberikan contoh apabila dia seorang inkumben dan juga dia mencalonkan diri kembali, artinya kan dia juga mengkampanyekan dirinya sendiri," paparnya.
Chico mengingatkan agar Jokowi menjalankan batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa presiden maupun menteri boleh berkampanye dan memihak, tapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Hal itu disampaikannya dalam acara di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, tadi pagi.
Acara di Halim itu turut dihadiri oleh Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Adapun cawapres pendamping Prabowo merupakan putra sulung Jokowi yang saat ini menjabat Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. (Z-8)
Anggota Komisi IX DPR, Muazzim Akbar, mengungkap adanya dugaan nepotisme di dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 47 karyawan berasal dari satu keluarga.
Langkah Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menempatkan anak-anaknya dalam jabatan strategis di lingkungan lembaga pemerintahan daerah mendapat sororan tajam banyak pihak.
Korban dari KKN tak lain adalah kaum marhaen atau masyarakat menengah ke bawah.
MPR RI menyerahkan Surat Jawaban Pimpinan MPR Nomor B-13721/HK.00.00/B- VI/MPR/09/2024 Perihal Pasal TAP XI/MPR/1998 kepada perwakilan keluarga Presiden RI kedua Soeharto
MASYARAKAT sipil menginginkan agar Presiden Joko Widodo berhenti melakukan cawe-cawe di kontestasi Pilkada 2024 dan agar presiden berhenti melanjutkan praktik nepotisme di pilkada.
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved