Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Anies Negara Tidak Diatur Pakai Selera

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa Kepala Negara boleh kampanye dan memihak di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Anies mengingatkan bahwa Indonesia negara yang diatur hukum bukan selera.

"Sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, dimana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum, bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya, mungkin menempel kepada kelompoknya," kata Anies di Yogyakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Anies mendorong untuk melihat sikap Jokowi itu dari sisi ketentuan hukum, dibolehkan atau tidak. Karena nantinya masyarakat dapat menilai.

"Para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan, apakah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita apa tidak. Karena negara kita masih menggunakan hukum. Jadi kita rujuk kepada aturan hukum saja, sesudahnya nanti rakyat bisa menilai," ucap Anies.

Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia