Sebut Presiden Boleh Kampanye, Jokowi Dinilai Mulai Panik

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menyebut seorang Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak pada pemilihan umum (pemilu). Pernyataan Jokowi tersebut dinilai bentuk kepanikan.

"Pernyataan itu menunjukan tanda kepanikan," kata Asisten head coach Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bahwa rakyat sudah cerdas memaknai setiap pernyataan elite termasuk presiden. Pernyataan akan dianggap rakyat untuk melanggengkan kekuasaan.

Baca juga: Mundurnya Mahfud MD adalah Bentuk Ketidakpercayaan kepada Jokowi

"Jadi, rakyat akan memandang bahwa keberpihakan presiden itu pasti tujuannya untuk melanggengkan kekuasan pihak tertentu," ujar Jazilul.

Jazilul menyinggung soal adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan (TAP MPR) soal etika kehidupan bernegara dan terkait dengan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). KKN hanya melahirkan kesengsaraan bagi rakyat.

Baca juga: Jokowi: Presiden Boleh Kampanye asal tidak Pakai Fasilitas Negara

"KKN lah yang menyebabkan kesenjangan sosial, ketidakadilan, pemerintahan yang tidak bersih dan berwibawa," ucap Jazilul.

Presiden Jokowi menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, seorang presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu.

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi di Terminal Selatan Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.