Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RANCANGAN Undang-undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang hingga saat ini masih dibahas disoroti banyak pihak terutama klausul yang menyebut gubernur dan wakil gubernur Jakarta bakal dipilih presiden. Dari segi politik, ketentuan ini akan merenggut hak politik warga Jakarta.
Tidak hanya dari segi politik, ada dampak lain seperti ekonomi yang akan terasa khususnya bagi kalangan pengusaha. Itulah yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Bank Indonesia Perwakilan DKI Jakarta Arlyana Abubakar.
Arlyana menyebutkan, aktivitas pemilihan baik pemilihan presiden, calon legislator, hingga kepala daerah erat kaitannya dengan peningkatan transaksi di sektor percetakan, MICE (meeting, incentive, convention, exhibition), makanan dan minuman, hingga penyewaan tempat. Jika Pilkada di DKI ditiadakan, keuntungan pengusaha di bidang ini akan hilang.
Baca juga : Ekonomi NTT Triwulan IV 2023 Tumbuh Sebesar 4,14%
"Itu kita lihat akan ada dampak," kata Arlyana kepada awak media di Kantor BI DKI Jakarta, Senin (19/2).
Namun demikian, ia menegaskan Jakarta akan tetap mendapatkan dampak positif dari Pilkada di tempat lain yang berdekatan dengan Jakarta meskipun tidak secara langsung. Seperti diketahui, tahun ini akan ada Pilkada serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
Beberapa wilayah yang menggelar Pilkada antara lain Jawa Barat dan Banten. Sementara untuk kabupaten dan kota terdekat dengan Jakarta yang akan menyelenggarakan Pilkada adalah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Kedua Tertinggi di Pulau Jawa
"Dampaknya akan terasa dari segi share ekonominya. Itu pasti akan terasa juga di Jakarta," tuturnya. (Put/Z-7)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
PENGAMAT politik dari Sentral Politika, Subiran Paridamos, menilai Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berhasil membawa provinsinya menjadi contoh kemajuan daerah di Tanah Air.
Selain Minahasa Utara yang tengah bersiap diri menjadi tuan rumah yang baik, isu skala eskalasi bursa calon Ketua Umum Apkasi juga jadi bagian dinamika organisasi.
SUASANA Gedung Sate memuncak penuh semangat ketika pawai kemenangan Persib Bandung berlangsung meriah, Minggu (25/5) siang.
PELANTIKAN gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia berlangsung, termasuk enam gubernur di wilayah Papua. Realitas politik ini menandai babak baru bagi Papua.
Kedudukan gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
Adies mengatakan bahwa perubahan UU DKJ dimaksudkan untuk mencegah adanya kecacatan hukum. Hal ini mengingat masih adanya penyebutan DKI Jakarta bukan DKJ.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Ismail, memberikan dorongan kuat terhadap peningkatan penggunaan transportasi massal di Jakarta
Pembatasan kendaraan pirbadi dinilai belum cukup mengatasi masalah kemacetan di Jakarta. Diperlukan langkah-langkah progresif lainnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved