Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) bukan titipan. Perubahan itu juga tak dimaksudkan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
"Jadi ini bukan titipan, memang kita harus mencermati karena ada tadi disampaikan ada kekosongan hukum yang harus diisi," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Adies mengatakan bahwa perubahan UU DKJ dimaksudkan untuk mencegah adanya kecacatan hukum. Hal ini mengingat masih adanya penyebutan DKI Jakarta bukan DKJ.
"Justru ini direvisi agar pilkada ini bisa berjalan dengan lancar baik dan tidak ada cacat hukum kekosongan hukum. Jadi agar semua produk-produk pilkada dan lain-lain itu tidak ada cacat hukumnya sama sekali," ucap Adies.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan bahwa Revisi UU DKJ itu harus tuntas dibahas dan disahkan sebelum pencoblosan Pilkada 2024. Yakni, pada 27 November 2024. "Ya memang harus diselesaikan sebelum pencoblosan," ujar Adies.
Dia mengatakan bahwa ada kekhawatiran bila UU DKJ tak diubah. Kekhawatiran itu berupa adanya gugatan berkaitan dengan hasil Pilkada Jakarta.
"Kita khawatirkan siapapun terpilih nanti ada gugatan-gugatan kan kasihan calonnya, jadi kita tidak mau itu terjadi, diadakan lah revisi terbatas harus jelas. Ini revisi terbatas tidak menyangkut hal hal yang substansi lainnya," kata Adies.(P-2)
Kabupaten Cianjur jadi andalan sebagai daerah tangkapan air.
Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.
PADA Pilkada 2024, DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang dapat menggelar Pilkada dua putaran.
"Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," tulis draf RUU DKJ
“Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa dalam draft kita, kita tidak pernah mengotak-ngatik mengenai masalah sistem pemilihan gubernur. Sistem pemilihan gubernur tetap pada pilkada dan 50% + 1,"
Di RUU Jakarta terdapat pasal yang dianggap menuai kontroversi, yaitu Pasal 10 pada Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden
Hingga saat ini, kata dia, sudah ada dua parpol yang resmi mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta yakni PKB dan PKS.
Heru Budi tidak tertarik saat namanya diusulkan Partai Demokrat untuk maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menuturkan bahwa Pilkada Jakarta bakal penuh kejutan.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) patut untuk bersabar dalam menatap Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.
Langkah politik itu dinilai membuat partai politik (parpol) lain kurang tertarik bergabung mendukung pasangan Anies Baswedan- Sohibul Iman.
PKS bersikukuh memasangkan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman di Pilkada Jakarta. Sekjen PKB M Hasanuddin Wahid (Cak Udin) menyebut PKB masih terbuka dengan segala kemungkinan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved