Berita Terbaru Daerah Khusus Jakarta Hari Ini

Warga Jakarta Diimbau Beralih dari Penggunaan Air Tanah

Penurunan tanah di Jakarta terus terjadi, dan satu di antaranya faktornya yaitu penggunaan air tanah yang masif dilakukan di Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto Teken UU Perubahan Nomenklatur Jabatan Daerah Khusus Jakarta

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengatur tentang perubahan nomenklatur jabatan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pasca-Pilkada 2024.

DKI Jakarta tetap Memprogramkan KJP Tahun Depan

Alasan pemerintah melanjutkan KJP salah satunya karena program sekolah swasta gratis masih dalam kajian antara lain terkait kriteria sekolah sasaran dan skema penyalurannya.

Pilkada 2 Putaran hanya Berlaku untuk Jakarta, Ini Aturannya

PADA Pilkada 2024, DKI Jakarta menjadi satu-satunya daerah yang dapat menggelar Pilkada dua putaran.

Pimpinan DPR Tegaskan Revisi UU DKJ Bukan Kepentingan Pilkada

Adies mengatakan bahwa perubahan UU DKJ dimaksudkan untuk mencegah adanya kecacatan hukum. Hal ini mengingat masih adanya penyebutan DKI Jakarta bukan DKJ.

Revisi UU DKJ, Pilkada Jakarta Tetap Boleh Berjalan Dua Putaran

Al Muzzamil Yusuf mempertanyakan soal aturan Pilkada Jakarta jika penamaannya berubah dari DKI menjadi DKJ.

Pemberlakuan Status Daerah Khusus Jakarta masih Tunggu Keppres

Jakarta masih berstatus Ibu Kota negara karena belum adanya Keputusan Presiden (Keppres).

KIM Bersedia Terima Kader PKS jadi Cawagub Ridwan Kamil

PAN akan menerima apapun keputusan dari Ketua Umum partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) terkait kontestasi Pilkada DKI.

Rencana ERP Masuk Rancangan Perda, Dishub: Belum Ada Kepastian

Aturan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Jakarta masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Sekda DKI: Butuh Rp600 Triliun Untuk Jakarta Menjadi Kota Global

Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.

Presiden Jokowi Sahkan UU Daerah Khusus Jakarta

Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

8,2 Juta Warga Jakarta Harus Ganti KTP Pasca Perpindahan IKN

Kurang lebih 8 juta warga Jakarta yang perlu mengganti KTP-nya. Hal itu dikarenakan, Jakarta yang tidak lagi menyandang status ibu kota negara.

Keberlanjutan Mesin Ekonomi Jadi Tantangan Jakarta Pasca Ibu Kota

Membangun kawasan aglomerasi membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat secara keseluruhan.

UU Daerah Khusus Jakarta Sah, Cianjur Resmi jadi Daerah Aglomerasi

Kabupaten Cianjur jadi andalan sebagai daerah tangkapan air.

Minim Partisipasi Publik, Pengesahan RUU DKJ Bisa Dibatalkan MK

Pembahasan dan pengesahan dari RUU DKJ yang dilakukan dalam tempo yang singkat dan cepat dapat membuka peluang produk hukum tersebut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

PKB Beri Catatan Khusus soal RUU Daerah Khusus Jakarta

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan catatan khusus soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang sudah disepakati dan akan dilanjutkan ke paripurna.

RUU DKJ Jangan Ganggu Otonomi Daerah Penyangga

Pemerintah didesak tidak mencampuri kewenangan otonomi daerah kota-kota penyangga Jakarta dalam penyusunan RUU DKJ.

Pengamat Ragukan Efektivitas Konsep Aglomerasi yang Dipimpin Wapres

Pengamat tata kota Nirwono Joga meragukan konsep aglomerasi yang akan dipimpin wakil presiden (wapres) dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).

DPRD DKI Jakarta: Pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta sangat Lambat

Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Misan Samsuri menilai pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sangat lambat.

Gubernur Jakarta Jika Ditunjuk Presiden, Legislator: Apa Bedanya dengan Menteri?

Di RUU Jakarta terdapat pasal yang dianggap menuai kontroversi, yaitu Pasal 10 pada Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting